LPMK di Tandes Surabaya Viral Minta THR ke Warga, Netizen Bereaksi
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Surat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Manukan Wetan, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya meminta tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah (THR) ke warga, viral di media sosial hingga memancing reaksi netizen.
Edaran tersebut viral di media sosial usai diunggah pada akun grup E100 Informasi Surabaya pada Rabu, 25 Februari 2026.
Dilihat media ini, Jumat, 27 Februari 2026. Postingan berisi edaran LPMK Manukan Wetan telah mendapat 814 like, 998 komentar dan 38 kali diteruskan.
Surat tanggal 21 Februari 2026 yang ditandatangani Ketua LPMK Kelurahan Manukan Wetan atas nama Kholil itu berisi tentang permintaan partisipasi menjelang perayaan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah.
"Sehubungan Dengan Berjalannya Waktu Di Bulan Ramadhan Ini Yang Mana Semakin Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriyah, Maka Bersama Dengan Ini, Besar Harapan Bagi Kami Bapak/Ibu/ Saudara/ I Partisipan Kiranya Untuk Dapat Berbagai Kebaikan Bersama," bunyi surat.
Unggahan pun menuai reaksi netizen. Mereka ramai-ramai menghujat dan meminta supaya tidak memenuhi permintaan sesuai isi surat.
"Ojok gelem diplokoto, Koen² golek duwek monteng Kok makani wong seng kari ngek i surat sumbangan (jangan mau dibodohi, kalian-kalian cari uang pusing minta ampun kok ngasih makan mereka yang cuma memberi surat sumbangan)," tulis salah satu akun pengguna Facebook merespon unggahan surat LPMK Kelurahan Manukan Wetan.
"Kok Yo enak nemen g kerjo soroh² jaluk THR n (Kok ya enak kebangetan tidak mau kerja susah-susah minta THR an)," timpal netizen lain.
Lurah Manukan Wetan, Bambang Wijanarko mengatakan, pihaknya telah melakukan tindakan tegas atas pelanggaran pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Ketua LPMK tersebut. Ia menyebut, surat diterbitkan LPMK tanpa sepengetahuannya dan telah dilakukan tindakan sanksi administrasi.
"Yang bersangkutan [Ketua LPMK] sudah kami panggil untuk klarifikasi dan langsung diberikan sanksi, per Kamis hari ini. Bersama unsur Tiga Pilar kecamatan, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dan juga Kelurahan," ujar Bambang.
Ia menjelaskan, bahwa penerbitan surat permohonan bantuan partisipasi Hari Raya Idul Fitri 1447 H oleh Ketua LMPK tersebut terdeteksi unsur pungli dan melanggar Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 123 Tahun 2023.