Cara Jawa Timur Perkuat Respons Darurat Bencana
- Achmad Faizal/VIVA Jatim
Lokakarya ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah, TNI-Polri, forum relawan, serta organisasi peyandang disabilitas diantaranya Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (Gerkatin), Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni).
Keterlibatan perwakilan multi-pihak ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, dapat terintegrasi dalam perencanaan kedaruratan bencana.
Data menunjukkan, tren kejadian bencana di Jawa Timur terus meningkat, dengan sekitar 75 persen didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, cuaca ekstrem, tanah longsor, dan kekeringan.
Kondisi ini mempertegas urgensi sistem penanggulangan yang lebih responsif dan terintegrasi. Melalui pembaruan RPKB yang terhubung dengan AMPD, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki dasar yang lebih kuat untuk merespons ancaman bencana sejak dini, sekaligus meminimalkan dampak yang ditimbulkan.
Namun, tantangan tidak berhenti pada penyusunan dokumen. Kunci sesungguhnya ada pada kecepatan dan konsistensi implementasi di lapangan.
Dengan sistem kebencanaan yang terintegrasi dan didukung oleh kolaborasi multipihak yang kuat, dapat membantu mengakselerasi perwujudan respons dan pengurangan risiko bencana yang lebih baik di Provinsi Jawa Timur.
Kegiatan ini juga menegaskan kembali komitmen pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa setiap upaya yang dilakukan, dapat berkontribusi langsung pada keselamatan masyarakat saat terjadi bencana.
