Gapasdap Dukung Pembangunan Kapal Dalam Negeri dengan Harga Kompetitif
- Istimewa
Surabaya, VIVA Jatim-Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat armada nasional melalui pembangunan kapal di dalam negeri. Namun, kebijakan tersebut dinilai harus dibarengi dengan harga pembangunan kapal yang kompetitif agar dapat diterapkan secara berkelanjutan oleh perusahaan pelayaran.
Ketua Bidang Usaha dan Tarif DPP Gapasdap, Rakhmatika Ardianto mengatakan, pembangunan kapal di galangan dalam negeri sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang membutuhkan industri perkapalan kuat dan mandiri.
Menurut dia, pemerintah memiliki ruang besar untuk menjadikan kebutuhan kapal perusahaan BUMN dan proyek pemerintah sebagai pasar awal bagi galangan nasional, baik milik BUMN maupun swasta.
“Dengan adanya pesanan yang berkelanjutan, galangan dalam negeri akan memperoleh kepastian pasar untuk meningkatkan fasilitas, teknologi, kualitas sumber daya manusia, dan produktivitasnya,” kata Rakhmatika, Jumat, 31 Juli 2026.
Ia mengatakan kapal-kapal milik BUMN dapat menjadi sarana untuk membuktikan kemampuan galangan nasional sebelum kebijakan pembangunan kapal dalam negeri diperluas kepada perusahaan pelayaran swasta.
Meski demikian, Gapasdap mengingatkan bahwa keputusan perusahaan pelayaran membangun kapal di luar negeri bukan semata-mata karena tidak ingin menggunakan galangan nasional.
“Perlu ditegaskan bahwa keputusan sebagian perusahaan pelayaran membangun kapal di luar negeri bukan semata-mata karena mereka tidak ingin menggunakan galangan nasional,” lanjutnya.
Menurut Rakhmatika, keputusan tersebut lebih banyak didasarkan pada pertimbangan bisnis, mulai dari harga, waktu penyelesaian, kualitas, kepastian penyerahan, jaminan purnajual hingga skema pembiayaan.
Kapal, lanjutnya, merupakan investasi dengan nilai sangat besar dan masa pengembalian yang panjang. Karena itu, sedikit saja terdapat perbedaan harga atau keterlambatan pembangunan, dampaknya dapat langsung dirasakan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pelayaran.
“Cukup banyak komponen utama kapal, seperti mesin, sistem propulsi, peralatan navigasi, kelistrikan, komunikasi, dan sebagian peralatan keselamatan, yang masih harus didatangkan dari luar negeri,” katanya.
Kondisi tersebut membuat galangan nasional masih menghadapi biaya impor, fluktuasi nilai tukar, waktu pengiriman komponen, serta rantai pasok yang belum seefisien negara-negara produsen kapal.
“Karena itu, pemerintah sebaiknya tidak hanya mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan pembangunan kapal di dalam negeri. Namun, yang lebih penting adalah membuat biaya pembangunan kapal nasional benar-benar kompetitif,” tegasnya.
