Bambang Haryo Nilai Penghapusan Listrik 450 VA Susah Masyarakat

Jatim – Anggota Dewan Pakar Gerindra Bambang Haryo Soekartono menilai wacana pemerintah bersama dengan Badan Anggaran DPR RI yang akan menghapus listrik 450 VA, kemudian diganti dengan listrik 900 VA, merupakan kebijakan yang akan menyusahkan rakyat Indonesia. Langkah lain menurutnya sebetulnya bisa dilakukan, di antaranya, dengan melakukan penghematan.

"Saya harap pemerintah mempunyai kebijakan untuk bisa mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi dengan penggunaan listrik yang lebih rendah. Karena pembangkit listrik di Indonesia 70 persen menggunakan batu bara, sedangkan cadangan batu bara kita sudah mulai menipis karena terlalu banyak yang diekspor maupun yang kita gunakan sendiri untuk listrik,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 September 2022.

Negara-negara di Eropa, lanjut Bambang Haryo, bahkan telah melakukan penghematan besar besaran dikarenakan energi fosil yang sudah mulai menipis, misalnya di Jerman, UK, Denmark, Yunani, dan bahkan Sri Lanka melakukan program pemadaman selama 10 jam untuk penghematan penggunaan energi listrik di negaranya. 

Sementara opsi menghapus 450 VA menurutnya justru akan menyengsarakan masyarakat bawah yang menggunakannya, yang saat ini ada sekitar 24juta pelanggan. “Mereka malah menginginkan untuk bisa diturunkan lagi di kelompok 220 VA, seperti yang diberlakukan pada jaman orde baru,” ucap Bambang Haryo. 

Alumnus ITS Surabaya itu mensinyalir, wacana penghapusan listrik diputuskan untuk mendorong masyarakat menggunakan daya listrik lebih besar dan cenderung ada ajakan pemborosan untuk menanggung produksi listrik PLN yang sudah terlajur berlebih. Itu akibat dari kebijakan yang terlanjur mempunyai program membangun pembangkit listrik 35.000 megawatt oleh PT PLN (Persero).

"Program 35.000 megawatt inilah yang mengakibatkan produk listrik kita over supply lebih dari 50 persen dari yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Sehingga masyarakat didorong untuk melakukan pemborosan dengan wacana penggunaan listrik yang berlebih,” tandas Bambang Haryo.

“Misalnya, wacana penggunaan kompor listrik yang pernah saya tolak di Badan Anggaran di Tahun 2017-2018, dengan program kompor listrik waktu itu yang tentunya akan mengakibatkan pemborosan penggunaan listrik di masyarakat, karena setiap kompor listrik menggunakan daya di atas 1.000 watt setiap penggunaannya dan tentu masyarakat akan kesulitan untuk membayar tarif listrik di Indonesia,” imbuh Bambang Haryo.

Halaman Selanjutnya

Seharusnya, kata dia, pemerintah juga perlu mendorong PT PLN untuk melakukan efisiensi agar tidak membebani masyarakat dengan tarif yang tinggi dan penagihan penagihan yang tidak rasional. Sat ini, ujar Bambang Haryo, tarif PLN sebesar 9,7 sen sudah lebih tinggi dari beberapa negara di Asia Tenggara yang minim energi dibandingkan Indonesia.