Bulog Jatim Bentuk Satgas Khusus Cegah Penyimpangan Beras SPHP
- Humas Bulog Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Perum Bulog Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Timur membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus untuk memperketat pengawasan dan mencegah penyimpangan dalam penyaluran beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga integritas distribusi beras pemerintah sekaligus memastikan program tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pembentukan satgas khusus tersebut merupakan bagian dari langkah strategis Bulog dalam menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan beras SPHP oleh oknum mitra penyalur seperti yang terjadi di wilayah Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.
Melalui satgas tersebut, Bulog ingin memperkuat pengawasan terhadap seluruh jalur distribusi, mengevaluasi kepatuhan mitra penyalur, serta memastikan setiap tahapan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) berjalan sesuai ketentuan.
Upaya ini juga ditujukan untuk mendeteksi dan mencegah potensi penyimpangan sedini mungkin.
Pemimpin Wilayah Perum Bulog Kanwil Jawa Timur, Langgeng Wisnu A menegaskan, penguatan pengawasan menjadi langkah penting untuk menjaga integritas pelaksanaan program SPHP.
Selain itu, seluruh mitra penyalur diminta menjalankan tanggung jawab sesuai aturan yang telah ditetapkan.
“Penguatan pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Bulog dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan penyaluran beras SPHP berjalan secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Kami terus mendorong seluruh mitra penyalur untuk mematuhi ketentuan yang berlaku serta memastikan beras SPHP dapat diterima masyarakat sesuai tujuan program pemerintah,” tegas Langgeng, Jumat, 30 Oktober 2026.
Dia menambahkan, seluruh jajaran Bulog di wilayah Jawa Timur juga didorong untuk meningkatkan pengawasan distribusi. Dengan demikian, penyaluran beras SPHP dapat berlangsung sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Pengawasan secara intensif juga menyasar jaringan mitra penyalur, termasuk Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjadi salah satu saluran distribusi beras SPHP kepada masyarakat.
Pihaknya menekankan pentingnya kepatuhan mitra terhadap ketentuan distribusi, harga jual, serta larangan penyalahgunaan komoditas yang merupakan bagian dari program pemerintah. Evaluasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan seluruh mata rantai distribusi berjalan transparan dan akuntabel.
Di sisi lain, ia menegaskan komitmennya untuk menjaga efektivitas program SPHP yang memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
