Musrenbang RKPD 2024, Pemprov Jatim Miliki 9 Prioritas Pembangunan
- Nur Faisal/Viva Jatim
"Musrenbang ini sifatnya bottom up proses yang hari ini dihadiri nara sumber mulai ketua DPD RI serta dari Kemendagri, Bappenas dan Kemenkeu , maka sejatinya hal ini adalah upaya memastikan bahwa yang direncanakan sudah inline dengan RKP Tahun 2024. Sehingga apa yang ada di desk Musrenbang pada tanggal 14-17 April 2023 di Kantor Bappeda Prov Jatim, yang belum nyekrup bisa segera disekrupkan," jelasnya.
"Ada 3 poin yang menjadi fokus yaitu peningkatan kualitas SDM, pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Apa yang belum nyekrup dari daerah untuk bisa disekrupkan supaya ada kristalisasi di Pemprov bahwa ini sudah inline dengan proporsi RKP Nasional Tahun 2024," lanjut Khofifah.
Lebih lanjut, dirinya mengatakan bahwa gelaran Musrenbang ini belum final. Sebab saat ini, masih dibuka desk di Kantor Bappeda Prov Jatim. "Untuk finalnya, nanti setelah tanggal 17 April. Karena ini masih dibuka untuk desk Musrenbang. Terima kasih atas partisipasi seluruh elemen masyarakat yang hadir. Harapan kita masyarakat yang hadir bisa memberikan aspirasi kepada kami. Kami akan merajut seluruh aspirasi dari seluruh stakeholder dan tanggal 17 nanti akan kelihatan finalnya . Pastinya harus inline dengan RKP sehingga program kita bersinambung dari pusat sampai daerah," pungkasnya.
Wakil ketua DPRD Jatim Anwar Sadad dalam Musrenbang tersebut turut menyampaikan harapannya atas momentum kebangkitan ekonomi Jatim. Ia berharap agar capaian yang telah dibangun melalui berbagai sinergi itu tidak mengalami penurunan kinerja.
Ia pun berharap atas adanya upaya-upaya untuk semakin meningkatkan sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dari Pemprov Jatim dan dinas-dinas terkait.
"Jatim Insya Allah berada pada jalur terdepan pemulihan ekonomi nasional. Harapan kami adalah apa yang telah kita bangun tidak dicederai oleh kesalahan administratif yang pernah dan mungkin kita lakukan. Mari bersama juga kita memberikan mainstreaming kepada peningkatan kualitas manusia," ujarnya.
Ketua DPD RI La Nyalla Matalitti dalam arahannya berpesan agar Jawa Timur memperhatikan politik kebijakan dan politik anggaran dalam proses pemerintahannya.
