DPRD Jatim tegaskan Porprov Jatim September Mendatang Pasti Digelar

Dihubungi terpisah  Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Artono mengatakan pihaknya akan memanggil KONI Jatim, Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jatin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

(Bappeda) Jatim dan Sekdaprov Jatim untuk duduk bersama. Hal ini terkait pengajuan anggaran kegiatan Porprov Jatim 2023 yang tidak muncul pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Jatim 2023. 

"Jadi berdasarkan Bappeda melalui utusannya menyebut di KONI ada dana pembinaan Rp50 Miliar. Nah untuk Poprov 2023 KONI hanya butuh dana Rp 25 Miliar. Artinya KONI bisa menggunakan anggaran (Rp50 Miliar) itu dulu, kemudian mengajukan pada PAK r2023,” jelasnya. 

Politisi PKS ini mengatakan pengajuan dana Rp25M untuk Porprov belum terealisasi pada APBD  murni maupun PAK pendahuluan. "KONI Jatim sudah 3 kali melakukan PAK pendahuluan, tapi dana Porprov belum juga muncul," katanya. 

Sebelumnya Ketua PB Porprov M Ali Affandi Mattalitti mengaku terkejut setelah menerima informasi bahwa Bappeda Jatim tidak pernah menyusun anggaran untuk KONI Jatim, khususnya untuk pelaksaan Porprov Jatim VIII 2023. 

“Ada kabar saat hearing dengan Komisi E DPRD Jatim dan Bappeda, Senin (19/6), Bappeda menyatakan bahwa dalam PAK tidak ada anggaran untuk KONI Jatim. Lebih parah lagi, dari tiga kali rapat perubahan PAK tidak pernah ada anggaran untuk KONI Jatim," sesal Andi, Selasa 20 Juni. 

Andi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua KONI Jatim itu sangat menyayangkan jika kabar tersebut benar. “Tapi untuk lebih jelasnya tentan ini kami akan berkirim surat kepada Pemprov Jatim dalam hal ini gubernur untuk mempertanyakan kebenaran hal ini. Karena sampai saat ini belum ada jawaban dari Pemprov terkait surat pengajuan anggaran yang dikirimkan KONI Jatim ke Pemprov,” tutur Andi. 

Halaman Selanjutnya

Jika pernyataan dari pejabat Bappeda yang ikut hearing dengan Komisi E DPRD Jatim itu benar, Andi memastikan Porprov VIII di tahun 2023 juga tidak digelar. Sebab, bukan hanya karena KONI Jatim tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membiayai ajang multieven tersebut, tapi juga khawatir dianggap melakukan pelanggaran administrasi.