Kemendagri Minta Pemkab Jaga Netralitas ASN di Pemilu dan Pilkada 2024
- Viva Jatim/Nur Faishal
Surabaya, VIVA Jatim – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo meminta agar pemerintah daerah (pemda) menjamin netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemiluhan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.
Permintaan itu disampaikan Yusharto saat acara kajian strategis 'Kesiapan Daerah dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024'. Tak hanya netralitas, ia juga meminta agar semua elemen bisa bersinergi untuk menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan itu.
Dia bilang sinergi itu bisa dimulai dari penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ia bilang penyelenggara pemilu hendaknya melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan penuh integritas.
"Dari aparat keamanan memberikan dukungan keamanan. Untuk pasangan calon, partai politik, dan pendukungannya dapat mengikuti proses pemilihan dengan baik serta menjauhi politik uang," jelasnya, seperti dikutip dari VIVA, Jumat, 23 Juni 2023.
Kemudian, ia menambahkan, dari sisi legislatif hendaknya juga menyusun produk legislasi yang adil. Pun, ia berharap media pers, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), Non-Governmental Organization (NGO), dan masyarakat bisa menjauhi hoaks.
Bagi dia, penting untuk mendukung suasana pemilihan umum yang kondusif, tertib, dan damai. Ia juga menaruh harapan terhadap pemda agar bisa berperan dalam edukasi dan mitigasi konflik sosial imbas pesta pemilu.
"Pemerintah daerah juga dihadapkan terjadinya edukasi dan mitigasi terhadap adanya konflik sosial maupun polarisasi yang timbul akibat politik elektoral," ujarnya.
