Alasan Perampokan Walikota Blitar: Samanhudi Dendam Dilaporkan ke KPK

Blitar, VIVA Jatim –M Samanhudi Anwar, terdakwa kasus perampokan Rumah Dinas Wali Kota Blitar, mengaku sakit hati karena dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh wakilnya, Santoso, saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Blitar.

Hal itu terungkap saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan Samanhudi di sidang perdana, di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis 20 Juli 2023.

JPU mengatakan, itu bermula saat Samanhudi bertemu dengan terdakwa perampok yakni Hermawan alias Natan Moenawar, ketika sama-sama mendekam di Lapas Sragen, sekitar Agustus 2020 silam.

“Hermawan memperkenalkan dirinya bisa dihukum di Lapas Sragen karena terlibat beberapa perkara pencurian dan perampokan. Sementara Samanhudi selain memperkenalkan diri, dia bercerita tentang masa lalunya sebagai mantan Wali Kota Blitar 2 periode,” kata JPU Sabetania Paembonan.

Saat itulah, Samanhudi mengaku memiliki dendam dengan Wali Kota Santoso yang merupakan wakilnya dulu. Ia mengklaim Santoso lah orang yang melaporkannya ke KPK 2018 silam.

“Juga menyampaikan bahwa dirinya bisa menjalani pidana di Lapas Sragen karena tindak pidana korupsi dan pasca penetapan oleh KPK, karena dilaporkan oleh Saksi Santoso yang merupakan wakil wali kota saat itu. Sehingga hal tersebut membuat dirinya sakit hati,” ucap jaksa.

Pada pertemuan berikutnya yang masih terjadi dalam Lapas Sragen, Samanhudi kemudian mulai membicarakan soal situasi dan kondisi rumah dinasnya dulu.

“Yang di antaranya, menyampaikan yaitu terkait adanya uang tunai yang kurang lebih Rp800 juta hingga Rp1 miliar yang disimpan di brankas setinggi lutut di dalam kamar rumah dinas wali kota,” ucapnya.

Samanhudi bisa tahu, karena itu juga kebiasaanya saat menjadi Wali Kita Blitar dulu. Alasan uang itu disimpan di kamarnya, karena ia takut bila terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, bila menyimpannya di kantor.

“Karena menurut terdakwa Samanhudi, apabila disimpan di kantor khawatir terkena OTT KPK,” ujar dia.

Selain itu, kata JPU, Samanhudi juga menyampaikan kondisi rumah dinas yang hanya dihuni wali kota, istrinya dan tiga penjaga saja.

“Saat itu terdakwa juga menginformasikan tentang penjaga yang hanya ada dua atau tiga orang Satpol PP,” ucapnya.

Hal itu membuat terdakwa Hermawan tertarik. Dia kemudian mencari tahu soal apakah petugas dilengkapi senjata atau tidak, dan adanya pembantu yang tinggal di sana.