Kritik DPRD Jatim soal Penanganan Stunting Jelang Berakhirnya Jabatan Khofifah-Emil

Malang, VIVA Jatim – Anggota Komisi E DPRD Jatim, Kodrat Sunyoto, mengkritik pemerintah provinsi (pemprov) setempat yang dinilai belum berhasil menekan angka stunting di Jawa Timur. Padahal, masa jabatan Gubernur Khofifah Indar Parawansa – Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak sudah akan berakhir.

"Angka stunting kita [di Jatim] masih di kisaran 19 persen. Padahal target presiden harus turun maksimal mencapai 14 persen. Sehinga kita masih ada kelebihan 5 persen. Ini harus didorong agar persoalan ini bisa menjadi priorotas," kata Kodrat saat hearing pembahasan PAPBD Jatim di kantor Bakorwil Pemprov Jatim Malang, Rabu 13 September 2023.

Selain stunting, lanjut Kodrat, yang harus diperhatikan juga adalah kemiskinan ekstrem. Dia menyebut Pemprov Jatim harus bekerja keras untuk menekan agar angka kemiskinan ekstren terus turun. "Ini juga perlu konsentrasi penuh Pemprov Jatim untuk mengatasinya," ujarnya. 

Kodrat memaparkan, ada lima PR yang harus diselesaikan sebelum masa akhir jabatan Khofifah-Emil. Selain stunting dan kemiskinan ekstrem, tiga masalah lain yang perlu ditangani serius ialah pernikahan dini dan pengangguran terbuka. 

"Ini yang harus diselesaikan minimal di kurangi pada tahun 2023 ini prosentasenya. Sehingga ini bisa menjadi akhir manis Gubernur Khofifah dalam mengakhiri masa jabatannya. Meski belum bisa menurunkan secara maksimal," tegas Kodrat. 

Berhubung saat ini masih berlangsung proses pembahasan P-APBD 2023, maka kelima persoalan tersebut harus menjadi prioritas, agar saat turun dari kursi jabatan, Khofifah dan Emil tidak meninggalkan rekam jejak yang gagal. 

"Karenanya di PAPBD 2023 ini prioritas untuk menurunkan persoalan Jatim ini harus menjadi prioritas," lanjutnya. 

Halaman Selanjutnya

Politikus senior Partai Golkar Jatim itu juga meminta agar Bappeda Jatim bisa menjalankan orkestra dalam memadukan program yang ada.