Pencegahan Kekerasan Anak Masih Jadi Atensi Pemerintah di Tulungagung

Tulungagung, VIVA Jatim –Pencegahan kekerasan anak di Tulungagung masih menjadi atensi pembahasan sekaligus pencegahan. Salah satu peran pemerintah untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, yakni dengan melaksanakan sosialisasi untuk mendorong peran aktif masyarakat. 

Seperti halnya Pemerintah Desa Srikaton, Kecamatan Ngantru yang melakukan edukasi kepada beberapa tokoh bersama Dosen STAI Diponegoro Tulungagung pada Selasa, 19 September 2023.

Bertempat di Aula Pemdes, Kepala Desa Srikaton Gunawan Setyo Hadi menjelaskan, kegiatan ini bagian dari agenda program kerja guna mencegah adanya praktik praktik kekerasan terhadap anak baik di lingkungan keluarga, Lingkungan masyarakat dan sekolah. 

"Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan lembaga pendidikan, kepala sekolah, guru, tokoh masyarakat, Babinsa dan Babinkamtibmas," beber Gunawan Setyo Hadi diterima VIVA Jatim.

Sementara itu, Dosen STAI Diponegoro Tulungagung M Kholid Thohiri menilai jika kekerasan terhadap anak di sekolah masih terbilang tinggi. Oleh sebab itu, semua pihak yang terlibat harus pro aktif untuk pencegahan supaya tidak terus terulang di Tulungagung.

"Ini menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder pendidikan terutama pihak lembaga pendidikan dan orang tua murid," beber M Kholid Thohiri.

Ia mengulas beberapa faktor penyebab perilaku kekerasan. Menurut Kholid, faktor pertama adalah pola asuh anak di keluarga yang diterapkan oleh orang tua. Ada yang orang tua menekankan pola pendisiplinan anak berlebihan dengan memakai kekerasan fisik maupun psikis. 

Faktor kedua, secara psikologis anak pelaku kekerasan cenderung memiliki karakter dominasi dalam interaksi sosial, sulit menerima perbedaan orang lain dan temperamen terhadap teman-teman di dalam komunitas.

"Faktor ketiga, pengawasan sosial di lingkungan sekolah serta tingkat kepedulian warga sekolah yang rendah terhadap praktik-praktik kekerasan dan bulliying terhadap anak," imbuhnya.

Alumnus doktoral di UIN Sunan Ampel Surabaya ini mengajak seluruh stakeholder perlu berusaha secara sinergis antar kelembagaan pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga dan masyarakat. Sebab, tanpa dukungan bersama tidak bisa berjalan sukses.

Acara diakhiri dengan pembentukan Forum Anak Desa (FAD) sebagai forum partisipasi anak-anak dalam konteks mencegah praktik kekerasan.

Mengutip dari laman Dinas Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinas KBPPPA) Tulungagung dan Polres Tulungagung dalam tahun 2020 yang lalu, ada 45 kasus sebanyak. Lalu di tahun 2021 terdapat 46 kasus, serta di tahun 2022 ada lebih dari 51 kasus.

Sementara dalam lingkup regional Jawa Timur, untuk kekerasan dalam tingkat pendidikan ada sebanyak 666 korban adalah menempuh jenjang SMA. Sementara ada 610 korban siswa SMP, lalu 508 siswa SD dan 407 tidak atau belum sekolah.