519 Warga Madiun Raya Menerima Manfaat Bansos, BLT hingga Zakat Produktif dari Gubernur Jatim

Madiun, VIVA Jatim- Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyalurkan berbagai macam bantuan sosial (bansos), Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan zakat produktif kepada 519 warga Madiun Raya penerima manfaat (PM) di Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Madiun, Selasa 19 September 2023 sore.

Rincian penerima manfaat itu di antaranya 419 orang penerima bansos dan BLT serta 100 orang penerima Zakat Produktif. Selain menerima bansos, mereka juga menerima paket sembako. Semua bansos, BLT, dan zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk cash transfer melalui Bank Jatim.

"Kita terus memaksimalkan pencairan berbagai bansos maupun BLT. Selain itu juga ada zakat produktif yang kita bagikan. Kita upayakan September ini sudah bisa tuntas. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan bantalan sosial kepada masyarakat," ujarnya. 

Gubernur Khofifah pun merinci para penerima bansos hari ini. Rinciannya, bansos Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) dan alat bantu mobilitas berupa kursi roda kepada 10 orang penyandang disabilitas, bansos Program Keluarga Harapan (PKH) Plus untuk 10 PM lansia, bansos kemiskinan ekstrem bagi 138 PM dari Kab. Madiun dan 54 PM dari Kab. Magetan. 

Kemudian, bansos wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) kepada 10 PM, dan bansos Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 10 PM. Selanjutnya, sebagai apresiasi kepada pilar sosial serta dukungan untuk penanganan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), Gubernur Khofifah juga menyerahkan tali asih kepada 18 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan 20 orang Tagana, serta bantuan transportasi kepada 89 Pendamping Sosial PKH Plus Kab. Madiun.

Selain bansos, diserahkan BLT Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) pada 30 orang buruh pabrik rokok di wilayah Mataraman seperti Madiun, Nganjuk, dan Ngawi. Masing-masing buruh pabrik rokok menerima Rp. 1.500.000.

Khofifah menerangkan, bahwa BLT ini merupakan bentuk pemanfaatan sebagian DBHCHT Provinsi Jatim untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. 

Halaman Selanjutnya

"Tiap tahunnya DBHCHT provinsi yang tidak terserap  harus dikembalikan ke pusat, yaitu kepada   Kementerian Keuangan RI. Lalu kami mengusulkan bagaimana jika sebagiannya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh pabrik rokok, dan alhamdulilah disetujui," ujarnya.