Banggar DPRD Jatim Cek R-APBD 2024, Sebut Layak Dibahas ke Tahapan Selanjutnya
- Thoriq/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jawa Timur telah menyelesaikan tahap awal pembahasan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun 2024.
Dengan demikian, R-APBD Jatim 2024 layak untuk dilanjutkan pembahasannya ke tahapan selanjutnya. Meski demikian, Banggar DPRD Jatim juga memberikan sejumlah saran, harapan, dan masukan yang diharapkan diperhatikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Jatim, Yordan M. Batara Goa menyebut, bahwa yang pertama adalah terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang telah pulih sejak tahun 2022 menjadi perhatian utama.
"Dengan capaian pertumbuhan sebesar 5,34 persen hingga Kwartal-II Tahun 2023, pendapatan daerah diharapkan bisa mencapai target yang lebih tinggi, minimal sebanding dengan tahun sebelumnya," kata Yordan dalam sidang paripurna di Gedung DPRD Jatim, Sabtu 21 Oktober 2023.
Selanjutnya, Yordan menyatakan bahwa Banggar menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan anggaran selama 12 bulan untuk semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib.
"Hal ini berlaku untuk pelayanan dasar maupun non-pelayanan dasar, termasuk kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan DPRD selama 12 bulan," tegasnya.
Di samping itu, kata Yordan, Banggar juga mengingatkan pada ketentuan dalam UUD NRI 1945, UU Kesehatan, dan UU Hak Kesehatan Perorangan yang menetapkan porsi belanja untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan belanja pegawai.
"Meskipun sejumlah kategori belanja telah memenuhi target, porsi Belanja Infrastruktur yang ditentukan minimal 40 persen masih belum tercapai sepenuhnya," ucapnya.
Selanjutnya, Banggar menyampaikan keprihatinan terkait kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Gunung Bromo dan sekitarnya. Dalam konteks ini, diperlukan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang baik.
"Musim kemarau yang masih berlangsung juga menjadi perhatian serius dalam upaya mengantisipasi bencana serupa," harapnya.
Dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, Yordan menegaskan bahwa Banggar menyoroti masalah kurangnya ketersediaan air bersih di beberapa daerah yang terdampak kekeringan.
"Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah terkait diminta untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah ini," pintanya.
Selain itu, kata dia, Banggar juga mengharapkan bahwa program pembangunan yang tercantum dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2024 mendapatkan perhatian serius dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
"Terhadap program kegiatan DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2024, Tim Anggaran Pemerintah Provinsi diminta memberikan dukungan anggaran yang memadai bagi Sekretariat DPRD Provinsi untuk memastikan tugas dan fungsi DPRD berjalan dengan baik," ujarnya.
Selanjutnya, setelah mendapatkan persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRD serta ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur, R-APBD Jatim 2024 diharapkan segera diikuti dengan pengesahan kelengkapan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024.
"Pembahasan R-APBD Tahun 2024 menjadi langkah awal menuju penyusunan dan implementasi anggaran yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur," tandasnya.