PHK Tinggi di Jatim, Pakar Ekonomi Unair Dorong Masuknya Arus Investasi Besar

Massa buruh membentangkan bendera merah putih 100 meter saat aksi May Day di Surabaya
Sumber :
  • VIVA Jatim/Mokhamad Dofir

Surabaya, VIVA Jatim-Angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di Jawa Timur sepanjang 2024 cukup tinggi yakni mencapai 8.394 pekerja di 21 Kabupaten/Kota. Hal tersebut berdasarkan data yang diumumkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim. Dan menurut Kemenaker, Jatim menjadi provinsi ke-5 dengan angka PHK terbesar di Indonesia.

Ini Keunggulan Provinsi Jatim di Sektor Ekonomi

Bahkan Kemenaker juga memperingatkan adanya potensi berlanjutnya gelombang PHK yang mengancam dunia usaha, di mana akan ada sekitar 60 perusahaan yang berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika kondisi ini tidak segera di atasi, maka akan ada ribuan pekerja yang berisiko kehilangan mata pencahariannya.

Pakar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Gigih Prihantono mengatakan Jatim membutuhkan arus investasi yang lebih besar guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lebih banyak lapangan kerja. Pemerintah daerah juga harus berupaya meningkatkan iklim investasi di Jatim agar investor merasa aman dalam menanamkan modalnya.

8.394 Karyawan di Jawa Timur Terdampak PHK, Nganjuk dan Pasuruan Tertinggi

“Arus investasi yang meningkat membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Jawa Timur. Peningkatan investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih pesat. Yakni akan ada peningkatan produksi, nilai tambah, dan tentu saja, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur," ujar Gigih, Kamis, 20 Februari 2025.

Tak hanya itu, dampak positif yang langsung terasa dari masuknya arus investasi adalah penyerapan tenaga kerja. Menurutnya, banyak proyek investasi yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar, mulai dari tenaga terampil hingga tenaga kerja di sektor-sektor lain.

HIPMI Jatim Siap Bantu Pemerintah Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Mengenai melonjaknya PHK di Jatim, Gigih menegaskan perlu solusi yang cepat. Pasalnya, beberapa perusahaan di antaranya terpaksa melakukan PHK sebagai upaya mengurangi beban operasional.

Terlebih, ada dorongan boikot terhadap produk tertentu membuat perusahaan yang tengah berjuang untuk bertahan harus mengambil langkah.

Halaman Selanjutnya
img_title