Respon Ketua KPU Kota Blitar Tanggapi Polemik Pemasangan CCTV oleh Kepolisan

Kota Blitar, VIVA Jatim–Surat kepolisian kepada KPU Kota Blitar, berisi tentang permintaan pemasangan CCTV alias kamera pengintai, yang terkoneksi dengan Polres Blitar Kota, menuai polemik karena dinilai bagian intervensi negara terhadap proses Pemilu 2024.

Ketua KPU Kota Blitar Choirul Umam, menanggapi permintaan kepolisian itu dengan mengatakan bahwa hal tersebut wajar dan tidak akan menjadi masalah. Menurutnya,pemasangan CCTV dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keamanan kantor KPU.

Menurut dia, permintaan pemasangan CCTV bukan kali ini saja dilakukan. Pada Pemilu 2019 lalu juga pernah dilayangkan.

"Sebenarnya kita tidak ada masalah, karena ini kan rutinitas. Kemarin-kemarin juga sama dipasang CCTV dan terkoneksi," ujar Umam, Sabtu 11 November 2023.

Ia menjelaskan, pemasangan CCTV tidak akan dilakukan di ruang kerja pribadi KPU, melainkan hanya di sekitar halaman gedung untuk mengantisipasi tindak kriminalitas.

"Gudang (logistik Pemilu) kita itu ada di tengah sawah, yang jauh dari pemukiman. Itu pun kita minta kepada Polres (Blitar Kota) ada kesediaan menjaga selama 24 jam karena jauhnya lokasi dari pemukiman itu tadi. (Tapi) kalau kita mengandalkan tenaga (manusia) saja, itu ada keterbatasan," bebernya.

Umam lalu menegaskan, permintaan pemasangan CCTV yang belakangan menuai polemik sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Sebab hal tersebut tergantung masing-masing persepsi dalam memandang masalah ini.

Polres Blitar Kota mengeluarkan surat permintaan pemasangan CCTV kepada KPU dan Bawaslu setempat. Surat bernomor B/1894/XI/OPS.1.1/2023 itu ditandatangani oleh Kapolres Blitar Kota AKBP Danang Setyo tanggal 7 November 2023.

Surat itu berisi permintaan kepolisian supaya Ketua KPU memasang CCTV berkualitas HD, support audio dan terkoneksi dengan Polres Blitar Kota, di lingkungan kantor KPU Kota Blitar, lingkungan gudang KPU Kota Blitar dan lingkungan Bawaslu Kota Blitar.

Tak hanya di Kota Blitar, Viva Jatim juga menerima foto penampakan surat yang dikeluarkan oleh Polres Jombang kepada KPU dan Bawaslu setempat.

Isi surat juga hampir sama, hanya saja surat yang dikeluarkan pada tanggal 6 November 2023 dan ditandatangani oleh Kapolres Jombang AKBP Eko Bagus Riyadi itu juga dibubuhkan permintaan user serta password maupun merek CCTV.

Surat-surat itu kemudian menuai polemik karena dinilai bentuk intervensi dan intimidasi negara terhadap proses Pemilu 2024. Seperti yang disampaikan oleh Aiman Witjaksono, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di stasiun TV Nasional beberapa waktu lalu.

"Ini kekhawatiran terbesar dari integrasi CCTV KPU dan Bawaslu setempat dengan Polres di seluruh Indonesia," tulis Aiman pada akun Medsos X-nya.