KPU Tulungagung Baru Terima Tiga Item Logistik Pemilu 2024

Tulungagung, VIVA Jatim-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tulungagung baru menerima tiga item logistik yang tiba di KPU Tulungagung dan disimpan di gudang penyimpanan.

Ketua KPU Tulungagung, Susanah mengungkapkan bahwa barang yang seharusnya sudah dikirim ke KPU ada 5 item. Yaitu segel kertas, segel plastik, tinta, bilik dan kotak suara. Dari 5 yang seharusnya tersedia masih 3 item yang sudah datang, selebihnya masih menunggu jadwal.

"Yang belum datang bilik sama kotak suara, rencana yang jelas untuk waktu dibatasi sampai Desember. Kita tunggu desember 2023 kalau tidak sampai berarti ada masalah," ungkap Susanah usai menggelar Media Gathering Sosialisasi Pelaksanaan  TTahapan Logistik Pemiluahun 2024 di Barn and Convention Liur, Jum'at, 24 November 2023.

Perihal surat suara, ia mengaku saat ini sedang proses pencetakan secara serentak. Untuk KPU Tulungagung sendiri mendapat bagian yang mengerjakan di Sragen, Jawa Tengah.

Sedangkan untuk logistik Pemilu 2024, akan dimasukkan di gudang yang baru disewa, tepatnya di Gudang Boyolangu. Gudang tersebut memiliki luasnya seribu meter persegi dengan kontrak 21 bulan dengan nilai 406 juta.

"Gudang yang di Boyolangu untuk Pemilu 2024 saja. Kemungkinan karena tahapan pilkada akan berjalan awal tahun, dalam gudang KPU untuk logistik pilkada," bebernya.

Disinggung keamanan gudang untuk logistik Pemilu 2024, perempuan asal Desa Besole Kecamatan Besuki ini mengaku keamanan menjadi prasyarat dan hal utama untuk diperhatikan. Termasuk pagar yang mengelilingi gudang baru untuk menghindari kerawanan.

"Nanti untuk keamanan akan ada yang jaga, dibagi 2 shift. Kita merekrut tenaga keamanan 4 orang khusus untuk menjaga gudang," tandasnya.

Senada, Kordiv SDM dan Diklat Bawaslu Tulungagung, Suyitno Arman mengaku jika logistik itu ada yang bermasalah maka pemilu akan berpotensi untuk bermasalah. Demikian juga dengan sebaliknya.

"Logistik ini unik, uniknya begini kalau dari sisi pengawasan itu hampir sama sekali tidak ada potensi sengketa yang kita proses, berbeda dengan pencalonan, kampanye dan lain lain," beber Arman.

Ia mengakui logistik ini tampaknya bahkan mungkin sama sekali tidak ada sengketa proses. Akan tetapi meskipun sangat minim berpotensi sengketa proses, bukan berarti tidak ada potensi pelanggaran, baik pelanggaran baik dari sisi administratif, pelanggaran etik, maupun pelanggaran penyelenggara.

"Kita contohkan pelanggaran etik misalnya terkait dengan tindakan-tindakan yang bisa saja dilakukan oleh siapapun itu penyelenggara. Sehingga menyebabkan lima tempat tidak dapat terlaksana," jelasnya.

Arman menambahkan contoh pelanggaran pidana adalah pemroduksi, rerutama surat suara itu melebihi ketentuan. Karena di dalam ketentuan surat suara itu diproduksi 100 persen DPT ditambah 2 persen.

Ketika sisanya diketahui ada percetakan atau pihak lain yang memproduksi melebihi itu berpotensi pidana, termasuk merusak atau menghilangkan surat suara juga ada ketentuan pidananya.

"Nah, bahwa Bawaslu memetakan seluruh potensi kerawanan sudah kirim ke tekan teman KPU dengan harapan potensi itu bisa dibetul betul menjadi concern sehingga tidak muncul menjadi kerawanan," tandasnya.