Launching KKPD, Pemkab Trenggalek Ingin Pemerataan Ekonomi Semakin Inklusif

Pemkab Trenggalek Launching KKP
Sumber :
  • Prokopim Trenggalek

Trenggalek, VIVA Jatim-Pemerintah Kabupaten Trenggalek resmi melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bekerjasama dengan Bank Jatim. Melalui kartu kredit ini, Pemkab Trenggalek bisa menjadi jalan untuk pemerataan ekonomi bisa semakin inklusif.

Solusi Pertumbuhan UMKM, AutoKirim Tawarkan Layanan Ekspedisi yang Efisien dan Terjangkau

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin mengatakan selama ini pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang hanya memiliki modal sedikit jarang mau menerima order dari pemerintah. Hal itu beralasan karena proses pembayaran tidak bisa langsung dilakukan. 

Ada tenggat waktu pembayaran dari pemerintah kepada pihak penyedia. Lantaran guna mencairkan anggaran pemerintah membutuhkab proses penyususnan SPJ. Alhasil, dengan begitu butuh tempo waktu untuk proses pembayaran.

Salim Azhar Dapat Keluhan Soal Jalan Rusak hingga Minimnya Bantuan UMKM di Mojokerto

"Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini nanti akan sangat membantu para UMKM yang modalnya terbatas. Sebab selama ini, tenggang waktu antara eksekusi kegiatan pembayaran itu biasanya ada tempo," beber Mochamad Nur Arifin dalam Launching KKPD, di Pelataran Pasar Pon Trenggalek, Jum'at, 24 November 2023.

Menurut Mas Ipin, sapaan akrab Bupati Trenggalek ini kalau order sesuatu UMKM nalangi terlebih dahulu. Sehingga akhirnya yang diorder UMKM-UMKM yang punya modal.

Livoli 2024: Gebuk Bank Jatim 3-0, Petrokimia Gresik Puncaki Klasemen

Ia berharap adanya KKPD ini pemerataan ekonomi akan semakin terwujud dengan ekonomi semakin inklusif. Termasuk adanya Kartu Kredit Pemerintah Daerah, UMKM yang modal sedang-sedang tidak keberatan bila mendapat pesanan dari pemerintah.

"Sebab pembayaran pemerintah nanti tidak lagi menunggu pencairan anggaran, melainkan menggunakan kartu kredit Bank Jatim," paparnya. 

Bupati muda ini menuturkan saat pemerintah memiliki utang bukan utang ke UMKM, melainkan utang ke Bank Jatim. Dengan begitu, UMKM bisa menerima order langsung menerima uang sesuai kesepakatan.

"Saat ada transaksi bisa dibayar langsung.  Tinggal pembayaran Pemerintah Daerah ke Bank Jatim sekian minggu, sekian harilah. Sebab Pemkab sendiri membuat SPJ ada proses waktu yang dibutuhkan," tutup Mas Ipin.

Tak hanya melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah, salah satu Wakil Ketua APKASI itu juga meluncurkan e-Retribusi Pasar. Retribusi pasar yang dilakukan secara elektronik di Pasar PON Trenggalek.