Mahfud MD Paparkan Kondisi Penegakan Hukum di Depan Kiai dan Santri Trenggalek

Mahfud MD di Trenggalek
Sumber :
  • Madchan Jazuli/ Jatim Viva

Trenggalek, VIVA Jatim- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Prof Mahfud MD mendapat pertanyaan dari salah satu hadirin perihal penegakan hukum yang ada di Indonesia saat kampanye di Trenggalek.

Ketum Petisi Ahli Sebut Rancangan KUHAP Bisa Timbulkan Tumpang Tindih Penegakan Hukum

Pertanyaan itu diutarakan saat silaturahmi dan deklarasi di Pondok Pesantren Sulaiman Desa Sukorejo, Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, Sabtu 2 Desember 2023.

Peserta atas nama Adibullah asal Ngawi itu menyoal penegakan hukum akhir-akhir ini yang menjadi sorotan publik.

Polisi di Trenggalek Dipecat Buntut Penyimpangan Seksual Sesama Anggota

Ia mengatakan bahwa dalam negara demokrasi penegakan hukum atau lembaga yudikatif ibarat hati. Sementara lembaga legislatif adalah ibarat otak dan tubuh yang lain itu adalah eksekutif.

Adibullah merujuk pada hadist Nabi Muhammad SAW bahwa ketika hatinya seseorang itu baik maka seluruh tubuhnya akan baik.

Masuk 3 Besar Lomba Gotong Royong, DPMD Jatim Tinjau Desa Karanganom Trenggalek

"Sementara ini di pemerintahan Indonesia Kami menganggap pemerintah ini kurang baik agaknya kelihatan agak sakit. Jika bapak terpilih menjadi cawapres apa yang dilakukan?," tanya Adibullah dihadapan kiai dan santri se-Mataraman, Sabtu, 2 Desember 2023.

Prof Mahfud mengatakan soal yudikatif ibarat hati sebuah organ tubuh benar. Jika hatinya rusak, maka seluruh tubuh rusak ada segumpal daging kalau dagingnya rusak rusak semua, begitupun sebaliknya.

"Di Indonesia yang rusak bukan hanya hatinya, tetapi otak rusak hati-nya rusak kaki tangannya rusak. Kalau cuma hatinya itu berikan obat liver saja. Hasil penelitian transparansi internasional, korupsi terjadi yudikatif dan eksekutif serta legislatif," ujar Prof Mahfud.

Ia menegaskan bahwa di tataran eksekutif mulai menteri-menteri, dirjen-dirjen, bupati gubernur banyak yang tersangkut kasus korupsi. Termasuk di lembaga legislatif.

"Harus diperbaiki sebuah sistem politik yang bagus ke depan. PPP-PDI Perjuangankalau dapat kursi perbaiki itu legislatif," ujarnya.

Pria yang masih menjadi Menkopolhukam ini mengaku korupsi-korupsi banyak dilakukan legislatif dan yudikatif. Pun lembaga eksekutif juga banyak, karena yang memegang anggaran.

"Yang dia ajak kolusi ini yang eksekutif, legislatif yang mengatur otaknya. Yudikatif hatinya itu kita perbaiki semualah bukan hanya yudikatif, legislatif serta eksekutif," paparnya.

"Demokrasi itu harus kerjasama tidak bisa ditumbuhkan dalam seorang saja. Dalam demokrasi itu harus berbagi tugas," tambahnya.