Soal Informasi, Emil Dardak Berharap Tak Hanya Terbuka tapi Kemudahan

Wagub Jatim, Emil Elestianto Dardak
Sumber :
  • IST/Viva Jatim

Jatim - Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim), Emil Elestianto Dardak berharap uji coba informasi publik badan publik yang diadakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI tidak hanya terbuka, tapi juga memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat.

Raperda APBD 2025 Disetujui Jadi Perda, Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Jadi Prioritas

"Jadi semangatnya ada dua, yaitu terbuka dan memberi kemudahan mengakses informasi bagi masyarakat. Tentu saja, keduanya mengikuti bimbingan dari KIP," kata Emil dalam keterangan tertulisnya, Kamis 3 November 2022.

Sekadar informasi, pada tahap uji ini, Emil didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jatim, Hudiyono beserta tiga kepala daerah dari Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemprov Jatim Raih Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud RI

Emil melakukan presentasi di hadapan tiga tim penilai, yakni Komisioner KIP, Gede Narayana; Akademisi Universitas Indonesia, Ibnu Ahmad; dan Kepala Sekretariat CSO-Open Government Partnership (OGP) Indonesia, Darwanto.

Suami pesohor Arumi Bachsin ini menyampaikan, bahwa sejauh ini, Dinas Kominfo Jatim telah melakukan banyak pembenahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Pemprov Jatim Raih Tiga Penghargaan Anugerah Manajemen ASN dari BKN

Baca juga: Pemprov Jatim Gelar Job Fair, Komisi E: Jangan Sebatas Euforia Saja!

Pembenahan yang dimaksud, yakni melalui website Sisitem Keterbukaan Informasi Publik Online (SIKIPO), yang bertujuan untuk pemutakhiran secara berkala seluruh Daftar Informasi Publik (DIP) yang dikelola dan dimiliki badan publik.

“Aplikasi ini merekap daftar informasi yang tersedia, sehingga masyarakat mudah mengakses informasi publik, dan mengunduh informasi yang terdapat di website SIKIPO. Jadi masyarakat tidak perlu menerka-nerka atau menebak, karena ada list-nya, lalu update dan mengetahui OPD mana yang mensuplai," beber Emil.

Selain itu, ada aplikasi transparansi anggaran daerah, sebagai tindak lanjut dari instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), tentang peningkatan transparansi anggaran daerah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015, tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Sehingga, masih kata Emil, Pemprov Jatim telah menyajikan dan membuka informasi transparansi pengelolaan melalui website transparansi jatimprov.go.id.

Saat mengakses situs web tersebut, lanjut Emil, masyarakat dapat mengakses informasi terkait RKA, Rapat Kera Daerah (Raperda) tentang APBD dan PAPBD, ringkasan DPA, realisasi anggaran daerah yang ada di Provinsi Jatim.

"Jadi, dengan adanya transparansi berbasis teknologi, meningkatkan akuntabilitas kita, serta mendukung terwujudnya Nawa Bakti Satya, Jatim Amanah," jelasnya.

Emil juga mengapresiasi kerja keras Kominfo yang telah memberikan banyak perubahan melalui sentuhan digitalisasinya, yang kemudian mempermudah masyarakat untuk mengakses data. "Termasuk mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Tepis Komunikasinya Buruk, Emil Dardak Tantang Hasto Duduk Bareng

Lebih lanjut, Emil menyinggung ketiga panelis yang tidak sekadar memberikan masukan mengenai keterbukaan informasi publik, tapi juga mengajak pemerintah untuk melibatkan masyarakat, serta mengukur dampaknya.

Komputer Bicara

Menurut Emil, Provinsi Jatim melalui Kominfo, telah melibatkan masyarakat, khususnya penyandang disabilitas, melalui aplikasi bernama "Komputer Bicara".

Aplikasi ini dibuat sesuai amanat peraturan komisi informatika Nomor 1 Tahun 2021, tentang standar layanan informasi publik, dan Pemprov Jatim mengakomodir aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, khususnya tuna netra, melalui aplikasi Komputer Bicara.

"Fitur ini dapat mengeluarkan suara atau membaca sesuai dengan menu yang di klik oleh teman-teman disabilitas," ujarnya.

Sementara Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto memberi apresiasi mengenai aplikasi Komputer Bicara yang diterapkan Provinsi Jatim.

Menurut Darwanto, ini langkah konkret yang bisa memberi dampak positif seperti yang diharapkan uji publik keterbukaan informasi, yakni memberi output sekaligus outcome bagi masyarakat, khususnya penyandang disabilitas.

"Meskipun masih dibantu oleh petugas, setidaknya aplikasi ini langsung berdampak kepada penyandang disabilitas. Ke depan, saya berharap teman-teman disabilitas sudah bisa mengoperasikan sendiri. Semoga terobosan ini bisa dijadikan contoh atau pilot project bagi provinsi lainnya," harap Darwanto.

Terobosan Pemprov Jatim melalui aplikasi Komputer Bicara ini, juga direspons Gubernur Riau, Drs H Syamsuar, yang mengaku akan mencontohnya, yang secara khusus diperuntukkan bagi kaum disabilitas.

"Aplikasi yang dibuat Jatim sangat bagus dan itu menjadi referensi buat Provinsi Riau. Insyaallah akan kita jadikan percontohan bagi masyarakat di Riau," kata Syamsuar.

Masih di acara sama, Komisioner KIP, Gede Narayana menambahkan, pertemuan ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi masing-masing provinsi mengenai informasi publik.

"Karena tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana manfaat dari informasi yang disampaikan para gubernur dan wakil gubernur, yang dapat bermanfaat bagi masyarakat," katanya. 

"Sejatinya, di situ esensinya bagaimana cara informasi dapat diterima dan bermanfaat bagi masyarakat," sambungnya.