Cak Imin Ingin Langkah Konkret Hadapi Bonus Demografi

Muhaimin Iskandar
Sumber :
  • VIVA Jatim/A Toriq A

Surabaya, VIVA Jatim –Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 A Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan soal lapangan kerja yang masih minim di Indonesia. Dia pun menyinggung soal narasi bonus demografi yang kerap digaungkan tanpa langkah konkret.

Pasangan LuMan Kampanye Akbar di Gresik, Cak Imin : Jawa Timur Menjadi Adil Makmur

Menurutnya, hal itu harus ada keberanian berinvestasi terhadap sumber daya manusia. Hal itu dilandasi pula dengan keterbatasan lapangan kerja terbatas hingga rendahnya gaji karyawan yang masih di bawah upah minimum regional (UMR) tanpa adanya jaminan kesehatan.

"Ini harus ada keberanian, apalagi angkatan muda kita banyak. Sudah 20 tahun kita ngomong namanya bonus demografi, angkatan muda yang besar, itu sudah 20 tahun tapi tidak ada langkah konkret. Kita ingin ada langkah konkret, kita ingin ada langkah konkret itu yang disebut perubahan," ujar Cak Imin di acara Resolusi Indonesia yang dikutip dari VIVA Sabtu 6 Januari 2024.

Kemenkumham Jatim Berkomitmen Memberantas Pungli

Cak Imin menjelaskan beberapa langkah yang menurutnya harus dilakukan Indonesia. Pertama, berinvestasi dalam menambah kapasitas program yang menunjang peningkatan skill kaum muda.

"Keberanian pemerintah melakukan investasi besar-besaran menyangkut SDM. Apa itu? Yaitu melihat potensi sumber daya penduduk kita ini sebagai valuasi yang tinggi, sehingga berapa pun APBN yang meng-upgrade kapasitas kaum muda beasiswa dibanyakin, kursus dibanyakin, kompetensi semua kalangan, sehingga lapangan kerja dengan produktivitas serta kapasitas nyambung," ucap dia.

Sidang Putusan Gugatan PDIP soal Gibran Cawapres Ditunda Usai Pelantikan gegara Hakim Sakit

Lantas, Cak Imin juga menjelaskan soal fenomena maraknya pungli sehingga menghambat industri Indonesia. Dalam membuka lapangan kerja baru, ada tiga syarat yang mesti dipenuhi, salah satunya keberadaan industri.

Untuk mewujudkan industri, kata Cak Imin, ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama kepastian hukum dan biaya. 

Halaman Selanjutnya
img_title