Mewujudkan Adil Makmur tak Cukup dengan Hafal Pancasila, BPIP: bukan Mantra!

Surabaya, VIVA Jatim – Hari ini, 1 Juni 2024, bangsa Indonesia tengah memperingati Hari Lahir Pancasila. Sebuah ideologi berbangsa dan bernegara untuk terus bersatu dalam keragaman. 

Dalam dunia pendidikan, upaya penguatan nilai-nilai Pancasila tidak bisa lagi dilakukan dengan cara indoktrinasi seperti di masa lampau, namun perlu dilakukan lewat kegiatan-kegiatan partisipatif oleh guru yang memiliki pemahaman akan pentingnya Pancasila sebagai fondasi bangsa yang majemuk.

Hal itu disampaikan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Senior Fellow Institut Leimena, Pdt. Dr. Andreas Anangguru Yewangoe, dalam webinar internasional dalam rangka Hari Lahir Pancasila bertemakan 'Pancasila dan Literasi Keagamaan Lintas Budaya dalam Memperkukuh Masyarakat yang Inklusif dan Kohesif' yang diadakan Institut Leimena dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, Kamis, 30 Mei 2024 kemarin. 

“Pancasila bukan mantra, bukan simsalabim jika kita hafal lalu menjadi bangsa yang adil dan makmur, tidak begitu. Kita sering menjadikan Pancasila sebagai ritus untuk dihafalkan setiap hari Senin, tapi tidak seperti itu, yang harus dilakukan membumikan nilai-nilai Pancasila artinya sungguh-sungguh berpijak pada realitas,” kata Yewangoe.

Itu sebabnya, BPIP telah menyusun 17 buku pendidikan Pancasila untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi dimana 70 persen menekankan pada kegiatan dan inisiatif mandiri pengamalan nilai-nilai Pancasila, dan hanya 30 persen berisi sejarah atau informasi mengenai Pancasila.

Yewangoe mengakui pengamalan nilai-nilai Pancasila terus menjadi tantangan bangsa Indonesia. Misalnya, masih terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama dan beribadah. Pancasila juga mengalami tantangan dengan kemunculan ideologi transnasional yang mendorong intoleransi dan radikalisme.

“Kita masih mengalami persekusi terhadap orang yang sedang beribadah. Itu sangat sulit diterima di dalam negara Pancasila,” katanya.

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, fakta kemajemukan bangsa Indonesia harus disadari sebagai hal yang sangat rawan terhadap perpecahan. Dia mengingatkan percakapan Presiden I RI, Soekarno, dan Presiden Yugoslavia, Josip Broz Tito, yang saling bertanya tentang apa yang terjadi terhadap negara masing-masing jika keduanya wafat. Broz Tito menjawab dirinya mempersiapkan angkatan perang untuk menjaga keutuhan Yugoslavia, namun Bung Karno mengatakan dirinya mewariskan Pancasila.