BBM Naik, Anik DPRD Jatim Sebut Prank Kedua Jokowi dalam Sepekan

Jatim – Pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dari Rp7.650 menjadi Rp10.000 dan solar dari Rp5.150 menjadi Rp6.800, Sabtu, 3 September 2022. Menyikapi itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah menyebut itu adalah prank kedua Presiden Jokowi kepada masyarakat dalam sepekan. 

Sebelumnya, pemerintah merencanakan kenakan BBM bersubsidi pada Kamis, 1 September, dan menyebabkan kehebohan pengendara di banyak  SPBU. Ternyata, saat itu pemerintah tak menaikkan harga BBM bersubsidi. Ternyata, dua hari kemudian, pemerintah betul-betul menaikkan harga BBM. Beberapa jam sebelum itu, antrean panjang kembali terjadi di SPBU.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anik Maslachah mengungkapkan kekecewaannya. Ia menjelaskan, masyarakat baru saja memulai ekonomi untuk bangkit, namun kebijakan pemerintah amat berseberangan dengan semangat tersebut. 

Kenaikan BBM bersubsidi yang berdampak langsung terhadap rakyat kecil dan menengah. Di mana daya beli masyarakat menurun akibat harga kebutuhan bahan pokok seperti sembako ikut naik. "Sepertinya ini yang luput dari perhitungan pemerintah. Kenaikan BBM bersubsidi menimbulkan inflasi yang tajam pada sektor pangan, rakyat kecil makin menjerit," kata Anik.

Sekretaris DPW PKB Jatim beranggapan, jika hal tersebut diteruskan terjadi, maka rakyat yang mulai menuju sejahtera akan jatuh kembali, bahkan pada garis kemiskinan. Berbagai studi dan bahkan contoh kebijakan menaikkan BBM subsidi telah ada. Pada masa SBY misalnya, kenaikan BBM 30% tahun 2005 membuat peningkatan angka inflasi dan jumlah masyarakat miskin.

Inflasi dan harga sembako yang melambung tinggi tersebut dikhawatirkan menimbulkan keos atau konflik sosial pada masyarakat bawah yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membeli. 

"Ketakutan kami, kriminalitas meningkat. sudah teorinya dimana kemiskinan di suatu daerah tajam, angka kriminalitas juga akan tinggi juga," 

Sebab itu, politisi asal Sidoarjo itu meminta pemerintah untuk segera membuat kebijakan berupa bantalan sosial seperti BLT, sebagai kebijakan jangka pendek.

Namun ia mengingatkan pemerintah untuk memperbarui  atau update data penerima bantuan yang selama ini dimiliki oleh pemerintah. Sebab selama covid-19 berlanjut, banyak masyarakat kelas menengah yang jatuh miskin, namun juga tidak dipungkiri, ada beberapa masyarakat yang sudah sejahtera.

"Update data ini penting untuk hindari timbulnya konflik di masyarakat. Data bantuan COVID-19 kemarin cukup jadi pelajaran. Data penerima hak bantuan tidak di lapangan," jelasnya.

Tidak hanya itu, ia juga meminta satgas pangan untuk difungsikan dan bekerja lebih extra dalam pengawasan stabilitas sembako. Sebab dengan kenaikan BBM tersebut diprediksi akan terjadi permainkan harga pangan. 

"Operasi pasar harus rutin, intensif guna mencegah permainan harga. Satu sisi PR klasik pemerintah juga harus segera diselesaikan, yaitu ketika musim panen tiba harga harus stabil, tidak boleh anjlok," ujarnya. 

Ia pun sangat berharap pemerintah segera membuat kebijakan pro terhadap ekonomi mikro. Seperti Anggaran pupuk bersubsidi agar ditambah dan modal lunak untuk UMKM juga ditambah. "Kebijakan anggaran subsidi tersebut guna memperkuat ketahanan pangan nasional dan membangkitkan sektor ekonomi mikro UMKM," harapnya.