Demi Keadilan, Guru Besar ITS Desak Pemkot Surabaya Naikkan Tarif PDAM

Secara prinsip, lanjut Joni, karena murah dan mereka adalah keluarga miskin dalam perhitungan yang wajar, seharusnya penggunaannya sedikit. 

“Tapi ada beberapa yang (penggunaan air) tinggi. Lalu ada yang sudah berubah statusnya, nah ini harus disesuaikan,” sambung Joni yang merupakan master bidang sanitasi dari Universitas Ghent Belgia tersebut. 

Kajian kedua, keberadaan sumber daya air di wilayah Jatim saat ini, sudah mencapai kondisi mendekati water crisis (krisis air), sehingga harus dikelola secara bijak. 

Sebab, katanya, tugas PDAM adalah melayani kebutuhan air dan bukan menjual air, Maka, harus mengontrol dan mengendalikan air supaya masyarakat menggunakan air secara hemat untuk menjaga keberlanjutan dari sumber daya air.

Baca juga: Pantau Keamanan Surabaya, 1.944 CCTV Bakal Terpasang di Tiap RW

“Dan yang ketiga, adalah aspek pemeliharaan. Kita ada 6.200 kilometer jaringan pipa plus instalasinya, itu butuh pemeliharaan yang dilakukan secara wajar, agar bisa berjalan jangka panjang. Ini yang menurut saya harus diperhatikan agar proses pelayanan air bisa berlangsung,” ujarnya. 

Diperkuat Permendagri

Halaman Selanjutnya

Selain itu, kenaikan tarif air bersih juga diperkuat dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2020, tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, serta SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021, tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jatim pada 2022.