Sederet Aset Tersangka Kasus Tukar Guling TKD Sumenep yang Disita Polda Jatim
- VIVA Jatim/Mokhamad Dofir
Surabaya, VIVA Jatim – Kepolisian Daerah Jawa Timur telah membongkar kasus tukar guling Tanah Kas Desa (TKD) di Kabupaten Sumenep. Tiga orang ditetapkan sebagai tersangka, yakni HS, MH dan MR. Sejumlah aset miliaran rupiah diamankan dari tersangka.
"Kita sudah tetapkan tiga tersangka. Masing-masing atas nama HS (63) Direktur Utama PT SMIP [PT Sinar Mega Indah Persada], MH (76) pegawai BPN [Badan Pertanahan Nasional] dan tersangka MR (71) mantan kepala desa," kata Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto di Surabaya, Rabu, 5 Juni 2024.
Dari tiga tersangka, hanya HS yang ditahan. Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi Ajun Komisaris Besar Polisi Edy Herwiyanto mengatakan, dua pelaku lainnya tidak ditahan karena alasan kesehatan.
"Kedua pelaku [MH dan MR] kondisinya sakit. Yang satu dipasang alat bantu nafas, sedangkan satunya memakai kateter. Jadi atas dasar pertimbangan kesehatan, kami tidak menahannya," ungkap Edy.
Dalam pengungkapan kasus itu, Edy menyebut pihaknya telah menyita sejumlah harta yang diduga hasil dari kejahatan para pelaku. Mulai dari sebuah kendaraan hingga sejumlah aset tanah bangunan. Jika ditotal semuanya mencapai lebih dari Rp97 miliar atau tepatnya Rp 97.921.510.000.
Berikut sederet harta yang telah disita.
a. Sebuah Mobil Land Cruiser tahun 1997.
b. 134 aset tanah dan bangunan yang berada di Desa Kolor seluas 70.405 meter persegi. Yang ditaksir bernilai Rp 88 miliar lebih.
c. 39 aset tanah dan bangunan yang berada di Desa Kalimook dengan luas 5.882 meter persegi bernilai Rp 5 miliar.
d. 2 aset berupa tanah yang berada di Desa Gedungan dengan seluas 1.386 meter persegi senilai Rp 3 miliar lebih.
e. 6 aset tanah bangunan di Sidomulyo Surabaya seluas 330 meter persegi senilai Rp 568 jutaan.
Dalam kasus tukar guling TKD itu, ketiga tersangka disangkakan dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman hukuman mulai 5 tahun sampai seumur hidup," pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, HS, MH dan MR diduga terlibat dalam proses tukar menukar aset desa yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan. Yakni tidak adanya objek pengganti alias fiktif, sehingga dianggap merugikan negara.
