Eks Bupati Probolinggo Diadili Perkara TPPU, Pengacara: Dakwaan Dipaksakan
- Nur Faishal/Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Mantan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin, menjalani sidang perdana perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis, 13 Juni 2024.
Dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suhermanto, keduanya didakwa melanggar Pasal 12B tentang Gratifkasi serta Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU.
Dalam dakwaannya, jaksa merinci semua gratifikasi yang diterima kedua terdakwa selama Puput Tantriana Sari menjabat sebagai Bupati Probolinggo.
"Totalnya ada lebih dari Rp100 miliar lebih [yang di-TPPU]," kata jaksa Arif usai sidang.
Uang dari hasil gratifikasi berasal dari berbagai pihak, seperti pihak swasta hingga ASN Pemkab Probolinggo. Di antaranya dirupakan aset berupa tanah, kendaraan jingga, perhiasan. Itu dilakukan untuk menghilangkan jejak gratifikasi.
Usai sidang, penasihat hukum terdakwa, Diam Wiriardi, mengatakan bahwa dakwaan yang dibacakan JPU terlalu dipaksakan. Karena itu, pihaknya mengajukan nota keberatan.
"Kami ajukan eksepsi," katanya.
Diaz menjelaskan, banyak point dakwaan yang sebenarnya bukan gratifikasi, namun kesalahan dibebankan kepada kliennya. Seperti sumbangan untuk NU, sumbangan pesantren, sumbangan sapi korban, dan sumbangan buah-buahan.
"Jadi, dakwaan jaksa menurut kami terlalu dipaksakan," terangnya.
Untuk diketahui, perkara yang didakwakan kepada mantan Bupati Probolinggo dan suaminya yang juga mantan anggota DPR RI dari Partai Nasdem itu adalah perkara yang kedua. Di perkara pertama, keduanya divonis 4 tahun penjara.
