Tegakkan Peradilan Maritim, Mahkamah Pelayaran Kemenhub Sosialisasi di Gresik

Mahkamah Pelayaran Kemenhub sosialisasi pemeriksaan kecelakaan kapal
Sumber :
  • Tofan Bram Kumara/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Mahkamah Pelayaran Kementerian Perhubungan (Kemenhub), gencar sosialisasi pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal di Ruang Rapat PT Pelindo Multi Terminal Branch Gresik. Kegiatan ini, menekankan pentingnya peradilan maritim di Indonesia.

img_title Jadi Ruang Promosi Produk Lokal, DPRD Gresik Jempoli Gresik Vaganza 2026

Dua panel ahli dari Mahkamah Pelayaran yakni Adi Karsyaf sebagai panel ahli sarjana dan David Febianto, Kepala Seksi (Kasi) Keselamatan Berlayar, Patroli dan Penjagaan (KBPP) KSOP Gresik, Capt Firmawan, Kepala Seksi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal (SHSK) KSOP Gresik Alit Sudarsono, beserta para pelaku usaha dan stakeholder maritim wilayah Gresik.

Panel Ahli dari Mahkamah Pelayaran Adi Karsyaf, mengatakan kecelakaan kapal adalah insiden yang dapat membawa dampak besar, baik dari segi keselamatan jiwa manusia maupun kerugian materi. Penanganan dan penyelidikan kecelakaan kapal sangatlah penting.

img_title Polisi Tertibkan Dugaan Arena Judi Sabung Ayam di Desa Ngawen Gresik

“Di Indonesia, salah satu lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan kecelakaan kapal adalah Mahkamah Pelayaran,” ucapnya, Jumat, 21 Juni 2024.

Mahkamah Pelayaran menjadi garda terakhir untuk keselamatan pelayaran. Banyak hal yang harus diselesaikan. Termasuk hak-hak pelayaran, yang tidak terakomodir. Terutama hasil sosialisasi ini, ada masukan dari masyarakat maritim Pelabuhan Rakyat (Pelra) Gresik. 

img_title Truk Tangki Tabrak Empat Mobil Saat Antre Buka Tutup Jalan di Lamongan

“Seperti klaim asuransi yang sangat susah. Kita perlu peradilan cepat untuk menentukan, bahwa kalau sudah diputuskan dalam peradilan, maka tidak ada satupun yang bisa berkilah lagi. Baik asuransi, permasalahan Kapal asing dan lainnya,” ujar Adi.

Sesuai dengan undang-undang Mahkamah Pelayaran, hal yang dilakukan hanya kepada perwira kapal. Namun, penguatan kelembagaan akan terus dilakukan. Agar para pelaku usaha di bidang pelayaran dapat melaporkan, dan paling tidak bisa mengakomodir keluhan. Termasuk adanya peristiwa atau hak jasa usaha pelayaran yang hilang.

“Sehingga penahanan kapalnya, ketika Mahkamah Pelayaran diberikan kewenangan, maka putusan pengadilan cepat dilakukan dan hak dari jasa pelayaran tidak hilang,” jelasnya.

Diakuinya, pihaknya masih menyusun konsep penguatan kelembagaan. Lantaran tindak peradilan hanya berlaku kepada profesi nakhoda dan perwira kapal. Ke depannya, dengan adanya penguatan kelembagaan tersebut, nantinya akan ada dari empat unsur dalam Undang-undang Pelayaran, yakni angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pencemaran lingkungan, ada ketentuan pidana dan denda.

Halaman Selanjutnya
img_title