Pj. Gubernur Jatim Minta PPPK Berikan Layanan Terbaik untuk Masyarakat
- Pemprov Jatim
Surabaya, VIVA Jatim-Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyerahkan SK pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemprov Jatim sebanyak 7.201 orang hasil rekrutmen tahun 2023, di Graha Unesa Surabaya, Selasa, 23 Juli 2024. Dari 7.201 orang yang diangkat terdiri dari 5.495 tenaga pendidik, 1056 tenaga kesehatan, serta 650 tenaga teknik.
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menekankan agar mereka yang telah diangkat sebagai PPPK Pemprov Jatim bisa memberikan dedikasi terbaik dan memberikan pelayanan prima untuk masyarakat. Sebab menurut Adhy, sejatinya para PPPK juga elemen kekuatan yang dimiliki Pemprov Jatim untuk memajukan daerah.
"Alhamdulillah Jawa Timur selama ini selalu berprestasi. Kalau bukan karena tenaga kepegawaian, termasuk PPPK, tidak akan bisa. Jadi tanpa PPPK Provinsi Jawa Timur lemah. Dengan adanya PPPK provinsi makin kuat. Inilah kenapa kita menjadi provinsi yang paling banyak menyerap PPPK," ujar Adhy.
Ia mengatakan ingin secepatnya menyelesaikan status dari PTT atau honorer itu untuk diangkat menjadi pegawai negeri. Percepatan tersebut telah dikerjakan oleh Pemprov bagi mereka yang sudah lulus passing grade.
Banyaknya pegawai yang diangkat, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri turut memberikan konsekuensi kenaikan anggaran untuk gaji pegawai. Namun demi kesejahteraan pegawai Pemprov, Adhy tidak mempermasalahkannya. Bahkan menambah besaran TPP mereka.
“Konsekuensinya memang pada akhirnya kita harus agak nombok sedikit untuk belanja pegawai. Karena juga melihat indeks gajinya lebih rendah, maka kita menaikkan dengan menambahkan TPP sebesar 50% dan itu yang terbanyak. Kalau di tempat lain, tidak sampai segitu dan bahkan ada yang tanpa TPP," lanjutnya.
Adhy menjelaskan, penambahan TPP ini dilakukan agar tercipta SDM yang lebih berkualitas. Itulah mengapa, Jawa Timur menyediakan anggaran kepegawaian hingga Rp 8,9 triliun untuk PPPK.
Di sisi lain, Adhy mengingatkan bahwa masih ada PR untuk memastikan status 24 ribu tenaga PTT dan honorer lainnya. Sebab, posisi tersebut sudah tidak diperbolehkan lagi di tahun 2025.
"Kita punya waktu sampai akhir Desember 2024. Nanti akan dicari bagaimana caranya kursi PPPK yang kosong karena pindah itu diisi. Dan kami berharap luar biasa agar formasi 2024 akan lebih besar lagi formasinya," katanya.
Adhy ingin mereka yang sudah menjadi PPPK untuk memaksimalkan pengabdiannya. Dengan begitu Adhy berharap di masa depan, Jawa Timur dapat lebih baik melayani masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman.
Sementara itu, salah seorang PPPK asal Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Jatim, Tarida Alif Pratama (26) mengatakan bahwa Acara Penyerahan SK secara serentak ini adalah momen yang sangat dinantinya. Ia menuturkan, proses pendaftaran, seleksi hingga pengumuman merupakan proses yang penuh perjuangan.
"Ini adalah momen dimana perjuangan dan kerja keras saya selama ini akhirnya terbayar" ucapnya.
Oleh sebab itu, Tarida yang sebelumnya bertugas sebagai Tenaga Ahli di Biro Adm. Pimpinan Jatim ini juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jatim yang telah membuka formasi Tenaga Teknis selain Tenaga Kesehatan dan Pendidik.
"Terima kasih karena Pemprov Jatim telah membuka formasi bagi kami tenaga teknis honorer yang sudah bertahun-tahun mengabdi kepada Pemprov Jatim," pungkasnya.
