Gus Halim Kembali Datangi Polda Jatim Bawa Bukti Tambahan Dugaan Fitnah Lukman Edy

Ketua DPW PKB Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar di Mapolda Jatim
Sumber :
  • VIVA Jatim/Mokhamad Dofir

Surabaya, VIVA Jatim - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Jawa Timur, Abdul Halim Iskandar kembali mendatangi Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim), pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Polda Jatim Ringkus Anggota Komplotan Spesialis Pencuri Pikap Asal Pasuruan

Kakak kandung Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang biasa disapa Gus Halim ini sebelumnya ke Polda Jatim pada Selasa, 6 Agustus 2024, kemarin. Gus Halim datang untuk melaporkan eks Sekretaris Jenderal PKB Lukman Edy atas tuduhan menyebar fitnah dan kabar bohong.

Tiba pukul 14.37 WIB, Gus Halim terlihat mengenakan kemeja batik cokelat terang serta bawahan celana gelap, Gus Halim menyampaikan kedatangannya sebagai lanjutan dari laporan kemarin.

Polda Jatim Tangkap Pelaku Curanmor Bersenjata Airsoft Gun Asal Lumajang

"Lanjutan, ini lanjutan," ujarnya di hadapan awak media.

Ia mengaku membawa sejumlah barang bukti tambahan untuk memperkuat laporannya.

Polda Jatim Kumpulkan Ratusan Kantong Darah saat Bakkes Harlantas ke-69 di Surabaya

"Dokumen-dokumen dan keterangan yang dibutuhkan akan saya sampaikan. Semuanya berita video, berita online, cetak," tandasnya.

Untuk diketahui, DPP PKB sebelumnya mempersoalkan pernyataan Lukman saat memberikan keterangan pers usai menghadiri undangan panitia khusus bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang mengurus hubungan antarkedua lembaga, pada Rabu, 31 Juli 2024 lalu.

Sejumlah pengurus PKB di daerah kemudian bereaksi dengan melaporkan Lukman ke polisi. Di Jawa Timur, Ketua PKB Jatim Abdul Halim Iskandar melaporkan Lukman ke Polda Jatim, Selasa, 6 Agustus 2024 kemarin, atas tuduhan menyebar fitnah dan berita bohong.

Fitnahan Lukman Edy itu kata Halim, dengan menyebut bahwa elit PKB tidak becus mengelola keuangan partai. Anggaran partai tidak pernah diaudit maupun dipertanggungjawabkan sehingga PKB dituduh kurang transparan.