Sengketa Lahan PT KAI! Ratusan Warga Mengadu ke Gubernur Jatim 

"Bahwa penyertaan modal yang dimaksud adalah sarana dan prasarana perkeretaapian seperti rel dan lainnya, sehingga rumah atau pun tanah masih dikuasai negara. Sehingga, warga berhak mendapat prioritas mengajukan permohonan hak atas tanah. Dan PT KAI tidak bisa mengklaim itu tanah PT KAI," bebernya. 

Sementara Manager Humas PT KAI Daop 8 Surabaya, Lukman Arif, mengaku siap duduk satu meja dengan stakeholder terkait, termasuk warga. Ke depan, katanya, akan ada forum bersama yang akan diagendakan. 

"Klaim mereka sudah mengirim surat empat kali ke gubernur dibantah oleh Kabiro Pemerintahan. Pemprov tidak menerima surat yang dilayangkan. Intinya, ini langkah dari PT KAI untuk menyelamatkan aset, apa pun akan kita lakukan," ujar Lukman.