Pj Gubernur Adhy Sebut Raperda APBD Tahun 2025 Sejalan Dengan RKPD Jatim 2025

Surabaya, VIVA Jatim-Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan penyusunan RAPBD Jatim Tahun Anggaran 2025 ini telah disesuaikan dengan tema RKP 2025 yaitu ‘Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’. RKP itu akan diwujudkan melalui delapan arah kebijakan prioritas pembangunan.

Yang mana, sejalan dengan tema RKP tahun 2025 itu, maka RKPD Jatim 2025 mengambil tema ‘Peningkatan Kualitas SDM untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan’.

“Dari RKP itu, maka fokus kita dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 adalah menentukan sasaran dan prioritas pembangunan daerah untuk mewujudkan sinergitas rencana program kegiatan Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Jatim,” ujar Adhy saat menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi Jawa Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinisi Jawa Timur, Jalan Indrapura Surabaya pada Sabtu, 26 Oktober 2024.

Adhy mengatakan dengan perkembangan perekonomian dan lingkungan strategis global maupun nasional, RKPD tahun 2025 disusun berpedoman pada kebijakan dalam RKP tahun 2025.

“Adapun di antara delapan penjabaran dari tema RKPD yakni pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor pendidikan dan kesehatan,” katanya.

Kemudian pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah terpadu dan berkeadilan, pembangunan karakter masyarakat, pembangunan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pembangunan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi, dan menjaga harmoni sosial dan alam.

Adhy mengatakan, Raperda APBD Tahun Anggaran 2025 berasal dari kekuatan pendapatan daerah pada penyusunan RAPBD mencapai Rp 26,161 triliun lebih terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp16,493Triliun dan Pendapatan Transfer sebesar Rp9,667 triliun lebih.

Halaman Selanjutnya

“Dari Pendapatan Daerah sebesar Rp26,161 Triliun lebih itu dipergunakan untuk Belanja Daerah sebesar Rp27,660 Triliun lebih dengan rincian Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial,” terangnya.