Kata Pakar soal Kasus Hasto dan Harun Masiku: Politisasi atau Murni Proses Hukum?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Sumber :
  • Istimewa

Surabaya, VIVA Jatim – Dinamika politik di tanah air terus bergejolak. Penetapan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka oleh KPK masih menjadi perbincangan hangat sejumlah pihak. Sebab kasus tersebut ada yang menyebut politisasi, adapula yang menegaskan murni proses hukum. 

Hasto dan Yasonna Laoly Dilarang ke Luar Negeri, KPK: untuk Jalani Proses Penyidikan

Dalam hal ini, Pakar Politik Adi Prayitno mengatakan bahwa setiap kasus hukum yang terjadi pada elite partai menimbulkan dua distingsi. Yakni dugaan adanya politisasi dan murni proses hukum. Dia menyinggung Harun Masiku yang sudah jadi tersangka dan buronan KPK selama hampir lima tahun.

Namun, menurut dia, dalam dinamika politiknya kasus Harun Masiku selalu ditempel dengan Hasto. Ia menyebut misalnya saat Hasto bersuara kritis dalam momen pilpres dan pilkada terhadap pihak tertentu, maka muncul lagi isu terkait Harun Masiku.

PDIP Sebut Penetapan Hasto Jadi Tersangka KPK sebagai Hadiah Natal

"Argumen-argumen yang semacam ini sepertinya selalu ditempelkan, bahwa kasus Hasto ini itu lebih kental nuansa politisnya," kata Adi dikutip dari VIVA pada Kamis, 26 Desember 2024.

Adi juga tak menafikan kasus Harun Masiku yang sudah menggantung hampir 5 tahun itu menyeret nama Hasto. Tapi, ia heran dengan KPK yang baru saat ini menetapkan status Hasto sebagai tersangka.

Respons PDIP soal Hasto Ditetapkan Tersangka oleh KPK: Politisasi Hukum

"Dalam konteks nama-namanya yang dikira punya kontribusi, dinilai punya andil dalam suap yang sebenarnya jumlahnya tak terlampau banyak. Apalagi ini kan kasusnya cukup lama. 5 tahun tapi kenapa baru saat ini," jelas Adi.

"Kalau memang sejak awal ada indikasi keterlibatan orang penting di PDIP, kenapa ini tidak dari awal ini dipanggil," lanjut Adi.

Halaman Selanjutnya
img_title