BUMD Pemprov Jatim Masih Lemah Pendapatan, Ini Dia Solusinya

Focus Group Discussion (FGD) Pokja Indrapura
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Langkah selanjutnya, Pemprov Jatim juga harus mereview terkait Perda No. 8 Tahun 2019  tentang BUMD khususnya Pasal 9 ayat 1 yang semula menyatakan bahwa aset tidak boleh dipindahtangankan berubah menjadi aset dapat dipindahtangankan dengan persyaratan tertentu, agar pihak permodalan tertarik menyuntik dana kepada BUMD. 

img_title Fraksi Gerindra Minta APBD Jatim 2027 Prioritaskan Produktivitas Ekonomi dan Pemerataan Layanan Publik

Tidak hanya itu, demi pengembangan BUMD, masih kata Erlangga, Pemprov Jatim juga harus lebih lues dalam memberikan solusi permodalan dengan cara saham Pemprov Jatim di BUMD untuk dilepas sebagian kepada pihak yang berminat, dengan catatan tetap membertahankan saham mayoritas minimal 55 persen. 

“Sehingga dengan posisi Pemprov Jatim tetap sebagai pemegang saham pengendali atau saham mayoritas maka saham Pemprov Jatim di BUMD tidak berisiko mengalami delusi saham,” terangnya.

img_title LPS Sebut Literasi Penjaminan di Jatim Rendah Meski Simpanan Tertinggi Kedua Nasional

Solusi permodalan yang kedua menurutnya adalah saham di anak BUMD untuk dilepas sebagian (Perusahaan Induk tetap dipertahankan sebagai pemegang saham pengendali / saham mayoritas, minimal 55 persen, syarat sebagai anak perusahaan adalah memiliki saham 70 persen) kepada pihak yang berminat. 

“Sehingga BUMD dengan posisi tetap sebagai pemegang saham pengendali atau saham mayoritas maka saham di anak perusahaan tidak berisiko mengalami delusi saham, meskipun saham BUMD di anak perusahaan kurang dari 70 persen akan mengalihkan status dari anak perusahaan menjadi saham penyertaan,” katanya.

img_title Dewanti Rumpoko Dukung Operasional 6 Bus Wisata Pantai Malang Selatan

Lebih lanjut, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Gigih Prihantono mengatakan berdasarkan Perda Provinsi Jawa Timur nomor 14 tahun 2012 menyebutkan konstitusi menginginkan peran BUMD sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai bagi perekonomian daerah. Selain itu ada juga tiga hal yang kerap menjadi isu BUMD yakni inefisiensi usaha, inefisiensi birokrasi dan underutilized asset. 

“Rasio laba BUMD per PAD terus mengalami penurunan. Jadi jika pada 2011 laba BUMD mencapai 0,04 persen dan tahun 2021 turun menjadi 0,02 persen,” katanya.

Gigih mengatakan setoran rata-rata PAD Jatim dari BUMD mencapai 3,38 persen. Kemudian pertumbuhan ekonomi mencapai 5,51 persen. 

“Dari setoran tersebut omsetnya mencapai 11,69 persen dan laba 12,42 persen. Dan multiplier effect BUMD Jatim mengalami peningkatan. Rasio belanja modal dan rasio penyertaan modal kita masih sangat rendah. Kalau ini renah bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya
img_title