Dalih Menteri PANRB Rini Widyantini Menunda Pengangkatan CPNS 2024

Ratusan guru di Gresik dapat SK PPPK
Sumber :
  • Viva Jatim/Tofan Bram Kumara

Surabaya, VIVA Jatim –Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan alasan di balik penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hasil seleksi 2024.

img_title MenPANRB: Instansi Bisa Mulai Angkat CASN 2024 pada April 2025

Pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dijadwalkan mundur hingga Oktober 2025, sementara untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diundur ke Maret 2026.

Rini menegaskan bahwa pengangkatan CPNS memerlukan proses yang cermat dan hati-hati. "Kami menyadari bahwa penyelesaian pengangkatan serentak ini memerlukan waktu, karena harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati," ungkap Rini dalam keterangan resmi yang diterbitkan pada Jumat 7 Maret 2025.

img_title Prabowo Intruksikan Pengangkatan CPNS 2024 Rampung Juni, PPPK Oktober 2025

Rini melanjutkan bahwa data mengenai formasi, jabatan, dan penempatan masih memerlukan penyelarasan lebih lanjut, karena sejumlah instansi pemerintah masih membutuhkan waktu untuk menuntaskan proses pengadaan CASN.

Di sisi lain, Rini juga mengungkapkan bahwa selama ini Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan ASN berbeda-beda, tergantung pada kebijakan masing-masing instansi.

img_title BKN Tak Gubris DPR RI, Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 Tetap Mundur

Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berencana untuk menata hal tersebut agar pengangkatan CPNS dapat dilakukan secara serentak pada 1 Oktober 2025, sementara pengangkatan PPPK (baik seleksi Tahap 1 maupun tahap 2) akan dilaksanakan pada 1 Maret 2026.

Penundaan pengangkatan CPNS 2024, menurut Rini, merupakan hasil keputusan bersama antara pemerintah dan Komisi II DPR yang disepakati dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 5 Maret lalu.

Rini membantah penundaan ini berkaitan dengan efisiensi anggaran negara dan menegaskan bahwa instansi pemerintah telah diimbau untuk menyiapkan anggaran bagi pegawai non-ASN yang masuk dalam database BKN selama proses pengadaan PPPK 2024.

"Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang memastikan bahwa anggaran belanja pegawai tidak termasuk dalam anggaran yang mengalami efisiensi," tegas Rini.