Pemkab Gresik Evaluasi Skema Penyaluran Bosda
- Tofan Bram Kumara
Gresik, VIVA Jatim-Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan perlu adanya pembaruan skema pembagian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) untuk jenjang SMP dan swasta. Menurutnya skema yang selama ini berjalan yakni pemberian secara merata ke seluruh sekolah perlu dievaluasi agar tepat sasaran.
“Karena setiap sekolah memiliki kebutuhan yang berbeda. Ada yang membutuhkan dukungan lebih besar, ada yang kebutuhannya sudah mencukupi. Kami ingin penyaluran dana ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya, saar memimpin rapat koordinasi dan evaluasi Bosda jenjang SMP dan Swasta, kemarin.
Bupati dua periode ini juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pendidikan di tengah besarnya alokasi dana BOSDA yang dikelola daerah.
“Harapan kami mutu kualitas pendidikan di Kabupaten Gresik terus berkembang. Mengingat anggaran BOSDA yang begitu tinggi,” jelas Bupati Yani.
Pemerintah daerah juga berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola BOSDA secara lebih efektif dan berkeadilan. Kesempatan itu pula, Bupati menyampaikan kondisi fiskal Kabupaten Gresik akan terpengaruh akibat pemangkasan dana dari pemerintah pusat.
“Pada tahun 2026, dana pusat untuk Kabupaten Gresik dipangkas setengah triliun. Namun kami pastikan, belanja yang bersifat langsung untuk masyarakat tetap berjalan dan tidak mengalami pengurangan,” jelas Bupati Yani.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Gresik, S. Hariyanto, menerangkan masukan dari sekolah dan komite akan menjadi dasar peninjauan ulang skema penyaluran agar tidak lagi bersifat merata, tetapi berbasis kebutuhan riil satuan pendidikan.
Sementara Kabid Pengelolaan Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, Syifaul Qulub menjelaskan rincian anggaran BOSDA yakni untuk tingkat SMP Swasta & MTs sebesar Rp20.661.400.000 (242 lembaga) dan SMP Negeri senilai Rp14.597.490.000 (35 sekolah).
