Dewan Pendidikan Surabaya 2026-2030 Dibentuk, Fokus Hadapi Disrupsi Digital

Surabaya, VIVA Jatim – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya resmi memperkenalkan 11 anggota Dewan Pendidikan Kota Surabaya masa bakti 2026–2030.

Bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, dewan baru ini akan fokus memperkuat karakter siswa sekaligus menghadapi tantangan disrupsi teknologi di dunia pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Surabaya, Febrina Kusumawati, mengatakan komposisi anggota dipilih dari berbagai latar belakang keilmuan, mulai dari hukum, komunikasi, teknologi informasi, hingga kesehatan.

“Tantangan pendidikan saat ini tidak hanya akademik, tetapi juga perlindungan anak, kesehatan mental, dan literasi digital,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.

Soroti Perundungan hingga Kecanduan Gawai Menurut Febrina, sinergi antara pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua menjadi kunci dalam membangun karakter siswa di tengah derasnya perkembangan teknologi dan media sosial.

Ia menyoroti berbagai persoalan yang kini dihadapi pelajar, seperti perundungan, kecanduan gawai, hingga ancaman narkoba.

Karena itu, Dewan Pendidikan diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan advokasi serta pengawasan kebijakan pendidikan.

Kesenjangan Orang Tua dan Generasi Digital Kesenjangan Orang Tua dan Generasi Digital Salah satu anggota Dewan Pendidikan Surabaya, Jokhanan Kristiyono, menilai tantangan terbesar saat ini adalah kesenjangan pola pikir antara orang tua dan anak generasi digital (Gen Alpha).

“Tantangan teknologi terjadi di semua jenjang. Perlu penguatan aturan terkait batas usia penggunaan media sosial dan pengawasan gawai di sekolah,” katanya.

Masalah Sosial Ikut Disorot Selain isu digital, Dewan Pendidikan juga menyoroti persoalan sosial seperti anak putus sekolah, pelajar di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, hingga pernikahan usia dini.

Sebagai langkah konkret, Dewan Pendidikan akan memperkuat koordinasi dengan Dindik melalui layanan pengaduan Surabaya 112.

Warga diimbau melapor jika menemukan kasus terkait pendidikan, termasuk kekerasan dan anak putus sekolah.

Siapkan Dashboard Pendidikan Ke depan, Pemkot Surabaya bersama Dewan Pendidikan juga akan mengembangkan dashboard pemetaan masalah pendidikan di 31 kecamatan.

Sistem ini diharapkan mampu membantu pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran. “Kami ingin memastikan seluruh anak di Surabaya mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas,” ujar Jokhanan.