Kadin Jatim Apresiasi Demo Buruh Damai dan Kondusif
- Nur Faishal/ Jatim Viva
Jatim –Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur, Adik Dwi Putranto mengapresiasi aksi demo damai yang digelar ratusan ribu buruh dari berbagai daerah di wilayah Jatim dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional pada Senin, 1 Mei 2023.
"Terimakasih karena telah ikut menjaga iklim usaha di Jatim sehingga berjalan dengan baik dam kondusif, termasuk di saat menyuarakan sejumlah tuntutan dalam aksi demo Hari Buruh di depan kantor Gubernur Jatim yang berjalan dengan damai dan aman, tanpa kericuhan," kata Adik Dwi Putranto ketika dikonfirmasi, Surabaya, Senin, 1 Mei 2023.
Terkait tujuh rekomendasi hasil kesepakatan serikat pekerja dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang dibacakan oleh Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Fauzi, ia mengatakan akan berupaya mengkomunikasikan kembali dengan industri, karena menurut Adik, sebenarnya tuntutan-tuntutan tersebut telah ada aturannya.
"Untuk kesejahteraan buruh misalnya, ya kan itu memang kewajiban pengusaha untuk mempedulikannya, juga terkait dengan pesangon, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sudah ada aturannya. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di industri terkait saja," katanya.
Adapun yang soal rekomendasi penolakan revisi PP 109 dan rencana pemerintah melalui Menteri Kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba, Adik mengatakan bahwa Kadin Jatim miliki komitmen kuat untuk menjaga dan memperbaiki ekosistem pertembakauan di Jatim.
Bahkan Kadin Jatim telah lebih dahulu berkirim surat kepada Presiden yang menyatakan penolakan terhadap rencana revisi PP 109 dan rencana pemerintah melalui Menteri Kesehatan tentang rokok dan hasil tembakau yang disamakan dengan narkoba.
"Penolakan ini kami wujudkan dengan menggelar sarasehan dengan mendatangkan semua pemangku kepentingan di sektor pertembakauan karena Jatim adalah penghasil tembakau dan rokok terbesar di Indonesia. Kami juga telah berkirim surat kepada Presiden pada bulan Februari 2023 terkait penolakan revisi PP 109 dan rencana Menkes untuk menyamakan rokok dengan narkoba," katanya.
