Wali Kota Surabaya: Anggaran Stunting tak Ada Perjalanan Dinasnya

Jatim – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi memastikan bahwa anggaran untuk penanganan Stunting di Kota Pahlawan tidak ada alokasi untuk perjalanan dinas. Sebab semuanya sudah diatur sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, lanjut Eri, sudah dialokasikan per rekening sesuai keperluan. Sehingga anggaran itu bisa dicairkan ketika hanya akan diperlukan saja.

"Kan nggak mungkin, anggarannya untuk dibelikan kudapan, tapi perjalanan dinasnya dinaikkan pesawat. Nah, ini saya juga bingung, tapi saya pastikan di Surabaya tidak yang seperti itu (perjalanan dinasnya), karena anggarannya sudah per rekening," ungkapnya dalam keterangan yang diterima Viva Jatim, Sabtu, 17 Juni 2023.

Hal demikian disampaikan Wali Kota Eri sebagai respons dari imbauan Presiden Joko Widodo agar lebih hati-hati dalam penggunaan APBN maupun APBD. Jokowi menyebut bahwa ada 43 persen APBN dan APBD yang dinilai kurang tepat dalam penerapannya.

Presiden Jokowi juga menyinggung salah satu daerah yang menganggarkan Rp10 miliar untuk Stunting. Namun yang betul-betul untuk penanganan hanya di angka Rp2 miliar. Sedangkan Rp8 miliarnya untuk perjalanan dinas dan lain-lalin.

Wali Kota Eri menyampaikan, APBD tahun 2023 senilai Rp 11,2 triliun itu 50,2 persennya digunakan untuk keperluan penanganan anak di Surabaya. Alokasi dana untuk anak itu terdiri dari berbagai item, mulai dari penanganan stunting, gizi buruk, pencegahan kematian ibu dan anak, serta sebagaianya.

"Ini saya lihat secara globalnya ya, karena stunting itu tidak bisa dilihat dari satu sisi. Karena stunting itu bisa dimulai dari pranikah, terus gizi buruk, kematian ibu dan anak. Karena menangani stunting itu tidak hanya memberi asupan gizi untuk anak saja, tapi yang akan menikah juga kita beri zat besi, setelah menikah diberi apa lagi," papar Wali Kota Eri.

Wali Kota Eri menyebutkan, jumlah balita stunting di Surabaya saat ini ada 712. Dari jumlah tersebut ada 82 diantaranya mengalami penyakit kongenital atau penyakit bawaan, kemudian 96 balita diantaranya mengalami penyakit kronis, dan 494 balita lainnya mengalami penyakit berulang seperti batuk, pilek, dan sebagainya. Sedangkan yang 38 balita lainnya tanpa penyakit.

"Nah, apabila kita mau zero stunting, maka yang hrua cepat ditangani adalah yang mengalami penyakit berulang, kronis tapi yang TBC itu bisa disembuhkan. Namun untuk yang hidrosefalus sudah tidak mungkin untuk disembuhkan," sebutnya.

Dari 712 itu, ada 3 balita yang baru mengalami stunting. Masing-masing balita itu mengalami penyakit kronis, penyakit bawaan, dan penyakit berulang.

"Kemarin juga ada lagi dari luar kota masuk ke Surabaya, kita nggak bisa mencegah itu, jad mau tidak mau kami tanggung. Mereka warga KTP Surabaya, sebelumnya tinggal di luar Surabaya, rumahnya tidak ada tapi sekarang kos di Surabaya. Sehingga stuntingnya bertambah," tandasnya.

Sebagai diketahui, selama tiga tahun terakhir, prevalensi stunting di Kota Surabaya terus mengalami penurunan signifikan. Yakni, dari tahun 2020 terdapat 12.788 kasus stunting, turun menjadi 6.722 di tahun 2021. 

Selanjutnya hingga akhir Desember 2022, kembali turun menjadi 923 kasus. Kemudian pada pertengahan Juni 2023, jumlah kasus stunting di Surabaya turun menjadi 712 kasus.