Wali Murid Mengeluh, Harga Seragam SMA dan SMK di Mojokerto Rp2 Juta Lebih

Mojokerto, VIVA Jatim –Harga satu paket seragam sekolah di sejumlah SMA dan SMK di Mojokerto, dikeluhkan orang tua karena dianggap terlalu mahal lantaran melebihi Rp2 juta.

Salah seorang wali murid SMKN 1 Sooko berinisial S (40) mengatakan, untuk memenuhi kubutuhan anak perempuannya yang menginjak kelas X itu harus mengeluarkan uang senilai Rp 2.055.000. Ia menilai, harga tersebut tidak wajar untuk orang dari kalangan menengah ke bawah. 

"Kalau orang seperti saya tidak wajar. Kalau kalangan menengah ke atas ya wajar saja," katanya kepada VIVA Jatim, Selasa 25 Juli 2023.

Dalam surat edaran disebutkan uang Rp 2.055.00 juta itu digunakan untuk membeli 4 jenis seragam dengan rincian, 1 stel seragam abu-abu putih Rp 485.000, 1 stel kain seragam pramuka Rp 485.000, dan 1 stel kain seragam batik Rp 495.000, dan 1 steak seragam olahraga jadi Rp 210.000.  Selain itu juga atribut sekolah Rp 260.000 dan 3 kerudung Rp 120.000. 

Pembelian seragam di sekolah tersebut terkesan diwajibkan, karena jika membeli di luar, pihak sekolah mengkhawatirkan akan memiliki warna yang berbeda. Namun, Menurut janda dua anak itu, harga masing-masing kain seragam tersebut lebih mahal dibanding di pasaran. Sehingga ia kaget dan memberatkan ketika melihat rincian harganya.

"Kaget lihat rinciaanya, kalau beli di luar Rp 190-200 per stel, adiknya itu saya belikan harganya segitu," ungkap S. 



Seragam yang didapatkan siswa di salah satu SMK Mojokerto

Photo :

• M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Keluhan yang sama juga disampaikan salah wali murid SMAN 2 Kota Mojokerto bernisial NG (55). Usai daftar ulang ia harus melunasi seragam anaknya dengan total Rp 2.150.000. Uang tersebut digunakan untuk membeli kain seragam batik, abu-abu dan putih, Pramuka, seragam olahraga, jilbab, dasi, kaus kaki dan atribut lainnya di sekolah. 

Namun, Harga tersebut belum termasuk ongkos jahit yang menghabiskan biaya Rp 170 ribu per stel. Artinya, tiga stel kain seragam totalnya Rp 510 ribu untuk ongkos jahit. 

"Sangat berat, uang Rp 2.150.000 tidak sepedan dengan yang kita terima. Itu jauh dari sepedan. Di luar (pasaran) kaus kaki Rp 10 ribu dapat 3. Sedangkan yang kita terima tipis banget. Total kalau saya itu kami terima Rp 500 ribu," ungkapnya. 

Ia memaparkan, pembayaran itu harus dilunasi sebelum sekolah Masa Pengenalan Siswa Lingkungan Sekolah (MPLS). Ia menyebut, jika wali murid tidak mampu bisa mengajukan keringan pembayaran. Namun harus membawa surat tanda tidak mampu dari desa dan foto kondisi rumah. 

Ia juga mencurigai pengadaan seragam sekolah ini menjadi ladang bisnis sekolahan. Karena, ketika sudah melunasi, kwitansi diambil kembali oleh pihak sekolah. Sehingga, wali murid yang ingin melaporkan tidak punga alat bukti. 

"Orang-orang (wali murid) setengah boikot ke sekolah. Tetap membayar dari pada anak dibully ya dibayar. Tolong ditertibkan, jangan sampah sekolah seperti lahan persawahan yang setiap tahun panen," beber NG. 

Tak hanya dua sekolah tersebut. Di SMAN 1 Sooko Mojokerto juga terjadi. Namun dengan lebih rendah. Yakni  Rp 1.560.000. Salah satu Wali murid berinisial IN (43) mengatakan, biaya itu digunakan membeli kain 1 setel seragam abu-abu putih, kain 1 setel seragam batik, kain 1 setel seragam Pramuka, 1 setel seragam olahraga, 1 jas almamater, dan atribut.

Menurut IN, biaya tersebut sudah termasuk untuk kegiatan MPLS dan konsumsi rapat wali murid. Hanya saja, Rp 1.560.000 belum termasuk ongkos jahit 3 setel seragam putranya Rp 360 ribu. Sehingga total biaya yang harus ia bayar Rp 1.920.000.

"Menurut saya tidak mahal kalau dibandingkan sekolah-sekolah lainnya," ujarnya.

Terpisah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Candindik) Jatim Wilayah Kabupaten-Kota Mojokerto Trisilo Budi Prasetyo mengatakan, siswa baru tidak diwajibkan memakai seragam baru. Pihaknya telah memerintahkan saya sudah memerintahkan kepada kepala sekolah tidak mewajibkan membeli baju seragam baru. 

"Saya sudah perintahkan kepala sekolah se Kabupaten dan Kota Mojokerto bagi siswa yang tidak mampu bisa di bantu dibebaskan antara lain, sumbangan sukarela dan biaya Kegiatan insidental  sekolah," tandasnya.