Para Capres 2024 Dinilai Minim Pemahaman dan Gagasan soal Jaminan Sosial
- Nur Faishal/Viva Jatim
Saat ini DJSN mencatat ada lebih kurang 20 juta pekerja rentan perlu diberikan PBI Jamsosnaker dengan anggaran lebih kurang 4 Triliun.
Selain itu Penonaktifan Kepesertaan BPJS Kesehatan dikarenakan menunggak pembayaran iuran yg jumlahnya cukup signifikan,lebih kurang 40 juta warga negara yang non aktif Kepesertaan BPJS Kesehatan dan sekitar 15 juta warga negara yang menunggak iuran BPJS kesehatan.
Hal ini, masih kata Andy, yang belum pernah disentuh oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dan Para Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan berkompetisi dalam Pilpres 2024.
"Kami mengusulkan agar para partai Politik dan Calon Presiden/Wakil Presiden mempunyai konsep yang jelas dan tersistematis dalam menjawab permasalahan - permasalahan yang timbul dalam pengelolaan dan implementasi Jaminan Sosial. Rakyat Kelas menengah dan marginal perlu tahu apa konsep dan strategi Jaminan Sosial Partai Politik dan Calon Presiden,tandas anggota DJSN unsur Pekerja tersebut," sambungnya.
Andy mengusulkan agar Komisi Pemulihan Umum (KPU) perlu melakukan debat tentang Grand Strategi Perbaikan Jaminan Sosial di Indonesia yang diikuti oleh para Capres/Cawapres Pilpres 2024 tersebut.
