Teken MoU di UGM, Pemkot Surabaya Serius Selesaikan Masalah Kemiskinan
- IST/Viva Jatim
Jatim – Pemkot Surabaya serius menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran di Kota Pahlawan. Melalui Program Padat Karya, menjadi salah satu aktualisasi konsep penanggulangan kemiskinan yang dirancang dengan melibatkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mengelola aset milik Pemkot.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Kota Surabaya menjadi daerah percontohan, karena mendapat perhatian langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpa RB).
Bahkan, Pemkot Surabaya sudah menandatangani komitmen bersama dalam launching Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Penanggulangan Kemiskinan di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Jumat 21 Oktober 2022 lalu.
Terdapat sembilan pemerintah daerah yang menjadi pilot project penerapan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan pada tahap pertama, dan 23 Pemda pada tahap kedua.
Eri Cahyadi memaparkan, dengan RB Tematik Penanggulangan Kemiskinan ini, tata kelola birokrasi akan semakin berjalan baik dalam mengakselerasi penurunan angka kemiskinan.
“Yang ada di benak saya adalah bagaimana anggaran pemerintah itu bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Surabaya. Di situlah anggaran Pemkot bisa dikerjakan oleh warga Surabaya, seperti pembuatan seragam sekolah dan paving yang membuat penurunan kemiskinan cukup cepat,” kata Eri, Minggu 23 Oktober 2022.
Dengan keterlibatan MBR dan UMKM di Kota Surabaya, ia mengaku bahwa ide gagasan tersebut kemudian dikoneksikan dengan Program Padat Karya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebab, pada 2023, Pemkot mengalokasikan anggaran sebesar 3 triliun untuk pemberdayaan UMKM.
