Pemkab Tulungagung Siapkan Anggaran Rp70,4 Miliar untuk Pilkada 2024

Penandatanganan perjanjian anggaran untuk Pilkada 2024 Tulungagung.
Sumber :
  • Madchan Jazuli/Viva Jatim

Tulungagung, VIVA Jatim –Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati anggaran melalui Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemilihan Kepala Daerah 2024 antara Pj Bupati Tulungagung, KPU, Bawaslu Tulungagung. 

Pilkada Calon Tunggal Dinilai Rugikan Masyarakat, Ini Alasannya

Kesepakatan tersebut memuat bahwa KPU Tulungagung akan menerima dana sebesar Rp 53,4 miliar untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di masa yang akan datang. Di sisi lain, Bawaslu Tulungagung akan mendapatkan alokasi anggaran senilai Rp 17 miliar.

Pj Bupati Tulungagung, Heru Suseno mengucapkan syukur pihaknya telah menandatangani naskah perjanjian hibah kepada penyelenggaraan Pilkada yaitu KPU dan Bawaslu. Menurutnya ini adalah bagian dari kewajiban pemkab untuk melaksanakan peraturan pemerintah lewat Kementerian Dalam Negeri.

KPU Jatim Targetkan Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pilkada Serentak 2024

"Memang idealnya sesuai dengan surat Mendagri di tahap I tahun 2023 senilai 40 persen kemudian sisanya di 2024 senilai 60 persen," beber Heru Suseno, di Pendopo Kongasarum Kusumaningbongso, Senin, 20 November 2023.

Menurut Heru, karena kemampuan anggaran tidak bisa 40 persen di Pemkab Tulungagung. Berdasarkan kesepakatan bersama antara tim anggaran Pemkab Tulungagung dengan KPU dan Bawaslu tahap pertama dicairkan 8 miliar dulu untuk KPU dan 2 miliar untuk Bawaslu.

5 Pilkada di Jawa Timur Diikuti Paslon Tunggal Lawan Bumbung Kosong

"Nanti 2024 kita lihat dulu pemanfaatan anggaran bisa dimulai bulan apa, biasanya kan Januari. Begitu januari itu bisa dimanfaatkan maka akan segera diproses," ulasnya.

Pria yang juga sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur ini berharap penyelenggaraan pemilu sampai Pilkada 2024 tentunya yang pertama yang harus di jaga adalah Bawaslu tentang netralitas ASN. 

Kemudian, dalan semua tahapan penyelenggaraan bisa berjalan dengan aman tertib. Tidak ada sesuatu hal yang menimbulkan kerugian bagi perseorangan maupun khalayak umum.

"Itu harapan-harapan kita, dan masyarakat sudah bisa menentukan kepala daerah dengan hati nurani masing-masing, tidak ada intervensi," tandasnya.

Senada, Ketua KPU Tulungagung, Susanah menjelaskan bahwa nominal anggaran tersebut sejauh ini sudah cukup bagi KPU. Pasalnya, untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, artinya cukup tidak cukup itu sudah melalui pembahasan dan merupakan win solution antara penyelenggara dengan Pemerintah Daerah.

"Sebenarnya tidak jauh (perbedaan) di pengajuan awal masih ada anggaran Covid-19. Praktis kita keluarkan anggaran, dan munculah anggaran 53,4 miliar," ulas Susanah.

Ia mengaku, anggaran besar tersebut yang jelas peruntukannya akan sesuai tahapan. Meski demikian, sekali lagi tahapan pilkada sampai saat ini masih belum ada, sehingga KPU Tulungagung masih belum tahu persis tahapan awal 

"Yang jelas kalau sesuai jadwal lama November itu hari h piliada, Januari itu sudah mulai tahapan. Jadi Januari Februari itu jelas anggaran sudah kita gunakan," tutupnya.