Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Para praktisi hukum dan kesehatan berkumpul di Surabaya membahas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, Sabtu, 4 Mei 2024 kemarin. Sepanjang diskusi digelar, para praktisi...

eresahan petani terhadap pasal-pasal pertembakauan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah atas Pelaksana UU Kesehatan No.17 Tahun 2023 (RPP Kesehatan) terus bergejolak.

Yakub Ginting mengaku, pihaknya menyoroti beberapa pasal terkait pengaturan produk tembakau dala. RPP Kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan Kementan.

Fakta ini, kata Sarmidi membuktikan lemahnya political-will pemerintah untuk melindungi dan menjamin Hak Ekosob keluarga petani tembakau penghasil komoditas unggulan.

Selain aspek hukum, Ali Ridho juga mempertimbangkan landasan sosiologis tentang sebaiknya peraturan produk tembakau terpisah dari RPP UU Kesehatan yang ada.

Ketua Umum PB IDI, DR Dr Moh. Adib Khumaidi, SpOT, menilai pengesahan UU Kesehatan ini terkesan terlalu terburu-buru hingga menimbulkan sebuah cacat prosedural dalam

“Materi penolakan Partai Demokrat terhadap RUU, sama sekali tidak terkait dengan silang pendapat antara Pemerintah dan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan berbagai profesi

"Kita harapkan kekurangan dokter bisa lebih dipercepat, kekurangan spesialis bisa dipercepat, saya kira arahnya ke sana," kata Presiden Jokowi di Sumedang.

Fraksi Nasdem, lanjut Melki, menyetujui RUU Kesehatan disahkan di Paripurna DPR dengan catatan, yakni mandatory spending diusulkan di angka 10 persen dari APBN dan APBD.

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan yang saat ini menjadi pembahasan Pemerintah dan DPR mendapatkan banyak kontroversi dan penolakan dari kalangan medis.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang Raya, Sasmojo Widito mengatakan bahwa aksi damai penolakan RUU Kesehatan demi menyelamatkan masyarakat.

Juru Bicara Aksi Damai IDI, Dokter Beni Satria menilai, bahwa dalam RUU Kesehatan itu terdapat pasal kriminalisasi yang nantinya terjadi kepada tenaga kesehatan.