Peraturan Produk Tembakau Harus Keluar Melalui RPP UU Kesehatan

Ilustrasi panen tembakau petani Indonesia
Sumber :
  • Viva

Surabaya, VIVA Jatim – Polemik mengenai Peraturan Produk Tembakau antara digabung atau terpisah dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari UU Nomor 17 tahun 223 tentang Kesehatan masih terus menjadi bahan perbincangan.

img_title Kadin Jatim Dorong Kajian Komprehensif terkait Rencana Penerapan Kebijakan Penyeragaman Kemasan Rokok

Sejumlah pihak menilai bahwa pengaturan produk tembakau seharusnya terpisah dan tidak digabung dengan RPP yang sedang disusun Kementerian Kesehatan itu.

Pasalnya, selain akan berdampak negatif pada aspek perekonomian karena akan menggerus pendapatan dan mengancam ladang pekerjaan bagi para pekerja di sektor industri pertembakauan, hal itu juga dinilai tidak memiliki dasar yang kuat dari segi hukum.

img_title Target CHT Naik, Bahan Baku Dibatasi, Kadin Jatim Sebut Ada Kontradiksi Kebijakan

Pakar Hukum dari Universitas Trisakti, Ali Ridho mengatakan, bunyi pasal 152 pada UU Kesehatan sudah secara jelas memerintahkan bahwa produk tembakau harus memiliki aturan turunan terpisah atau mandiri.

"Sebab bunyi pasal tersebut menggunakan frasa 'diatur dengan' yang memiliki konsekuensi hukum berbeda dengan frasa 'diatur dalam'," kata Ali dalam keterangannya, Senin, 9 Oktober 2023.

img_title Ketar-ketir Petani Tembakau Bondowoso Dibayangi Peraturan Pembatasan Nikotin

Bunyi pasal 152 dimaksud adalah ayat (1) ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa produk tembakau, diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada ayat (2) berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Berpijak pada dasar hukum tersebut, seharusnya aturan turunan Pasal 152 UU No. 17/2023 harus diatur dalam PP tersendiri, bukan digabung dalam satu PP yang mengatur banyak materi muatan," ujarnya.

Secara umum, menurut Ali frasa “diatur dengan” memiliki konsekuensi harus diatur dalam jenis Peraturan Perundang-Undangan (PUU) tersendiri, terpisah, dan mandiri dari muatan PUU yang lain. Contohnya adalah Pasal 24 ayat (3) UUD 1945, yang melahirkan UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, penjelasan terhadap penggunaan frasa “diatur dengan” secara implisit dijelaskan pada angka 201 Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 jo. UU No. 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Dalam putusan ini terdapat sejumlah pertimbangan hukum dari hakim konstitusi terkait fungsi dan konsekuensi penggunaan frasa “diatur dengan”. Pada intinya bermakna sama bahwa perlu diatur dengan aturan tersendiri.

Halaman Selanjutnya
img_title