Bambang Haryo Kritik Kenaikan Cukai Rokok, Bilang Ganggu Ekonomi Masyarakat

Bambang Haryo Soekartono
Sumber :
  • Dokumen Bambang Haryo Soekartono

Surabaya, VIVA Jatim – Pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono (BHS) mengkritik kebijakan pemerintah yang secara terus-menerus menaikkan cukai rokok. Menurutnya, kenaikan cukai rokok bisa berdampak sistemik terhadap ekonomi di masyarakat serta bisa meningkatkan munculnya generasi stunting di Indonesia.

Evaluasi Mudik Lebaran 2024, DLU Inspeksi Kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya

“Harusnya Kementerian Keuangan paham dampak kenaikan cukai rokok yang mengakibatkan harga rokok naik sangat tinggi dari 2019 ke 2023 sebesar kurang lebih 70 persen atau sekitar 97 juta rakyat perokok di Indonesia yang terdampak, dan ini akan bisa mengganggu perekonomian dan kehidupan di masyarakat,” kata BHS dalam keterangan diterima VIVA Jatim, Kamis, 9 November 2023.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu menambahkan, 70,5 persen dari total penduduk laki-laki di Indonesia adalah perokok dan mereka sudah menjadikan rokok sebagai kebutuhan pokok. “Bahkan ada istilah lebih baik tidak makan daripada tidak merokok, karena konsumsi rokok itu bisa sebagai penghilang stres, menurut perokok dan benerapa ahli," ujar BHS.

Gerindra Berharap Usai Putusan MK Kondisi Ekonomi Bangsa Membaik

Indonesia, lanjut dia, juga memiliki sejarah panjang dengan rokok. Indonesia pernah menjadi negara kunjungan wisata asing terbesar di dunia pada zaman kolonial Belanda. Di antaranya karena impian pengunjung dunia untuk menikmati produksi rokok Indonesia yang kekhasannya tidak ada di negara lain. Para wisatawan ingin bisa merasa rileks atau segar kembali saat berada di Indonesia.

BHS menuturkan, jumlah pajak yang sudah dibebankan kepada perokok sudah sangat besar, totalnya 73 persen dari harga rokok untuk pajak. Yakni terdiri dari 60 persen cukai rokok, 10 persen PPN dan 3 persen pajak daerah. Sedangkan penerimaan cukai rokok satu tahunnya sudah sangat besar, sekitar Rp200 triliun di tahun 2022, naik dari 2019 sebesar Rp164 triliun. 

Hadiri Sidang Sengketa Pilpres, Sri Mulyani: Bansos Masuk Fungsi APBN

“Ini belum termasuk PPN dan pajak daerah loh. Masih kurangkah membebani masyarakat?,” tanya BHS. 

Padahal, lanjut BHS, apabila cukai rokok terus naik, maka para perokok tidak akan mampu lagi membeli rokok. Jika itu terjadi, maka multiplayer effect ekonominya luar biasa besar di masyarakat. 

Halaman Selanjutnya
img_title