Sekjen APTI Pertanyakan Revisi RPP Kesehatan, Petani Tembakau Dirugikan

Tulungagung, VIVA Jatim –Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) mempertanyakan revisi Rancangan Peraturan Pemerintah atas Pelaksana UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 (RPP Kesehatan). Lantaran, beberapa pasal bakal merugikan dan mengancam petani dalam keberlangsungan mata rantai industri hasil tembakau (IHT).

Sekjen Dewan Pimpinan Nasional APTI, Mudi mengatakan bahwa Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengand ung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan sudah bagus. Namun, ia mempersoalkan mengapa harus direvisi yang malah merugikan petani.

"Sebetulnya solusinya di RPP di PP 109 sudah bagus, buat apa pemerintah merevisi lagi. Kita laksanakan saja terkait dengan PP 109, misal Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR)nya, logo, perokok anak dan lain sebagainya," ujarnya.

Dia mengakui bahwa hal itu sebenarnya perlu ditegakkan. DPN APTI tidak menolak kebijakan pemerintah, tetapi mereka melakukannya untuk melindungi kepentingan lain, seperti rokok anak-anak. Ini karena peringatan kesehatan yang dikatakan dapat merugikan orang lain.

"Seperti pihak ibu hamil, itu sebetulnya itu saja yang perlu ditekankan," ujarnya.



Petani melakukan penolakan pasal pertembakauan di RPP Kesehatan.

Photo :

• Madchan Jazuli/Viva Jatim



Petani melakukan penolakan pasal pertembakauan di RPP Kesehatan.

Photo :

• Madchan Jazuli/Viva Jatim

Sementara, Ketua APTI Tulungagung yang sekaligus pemilik salab satu perusahaan rokok, Nur Hadi mengatakan petani tembakau akan sangat dirugikan. Salah satu pasal menyamakan tembakau atau rokok yang disamakan dengan zat adiktif pada beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya

Nur Hadi mengatakan, kebutuhan tembakau di wilayahnya belum mencukupi. Sehingga harus mendatangkan dari Jombang maupun Magetan. Kuantitas mendatangkan dari luar tiga kali lipat dari luas tanaman yang ada di Kabupaten Tulungagung.