Kebocoran Data di Perguruan Tinggi, Ancaman Serius bagi Keamanan Mahasiswa
- VIVA Jatim/Rachmad Fahrizal Tito
Surabaya, VIVA Jatim – Di balik layar gawai dan sistem akademik daring yang kini menjadi tulang punggung kehidupan kampus, tersimpan sesuatu yang jauh lebih rapuh: data pribadi mahasiswa. Nama, NIK, alamat, hingga riwayat studi—semua itu bukan sekadar baris angka di server, melainkan identitas yang menentukan masa depan seseorang.
Belakangan, kabar kebocoran data di sejumlah perguruan tinggi ramai dibicarakan. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar seperti persoalan teknis. Namun bagi mahasiswa, dampaknya bisa sangat personal—bahkan menakutkan. Mulai dari ancaman pinjaman online ilegal, pemalsuan identitas, hingga rasa was-was setiap kali menerima pesan dari nomor tak dikenal.
“Data pribadi itu bukan hanya arsip. Ia menyangkut rasa aman,” ungkap Eko Halim Santoso, Direktur Direktorat Sistem Informasi Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 (YPTA) Surabaya. Selasa 27 Januari 2026.
Menurut Eko, kebocoran data seharusnya menjadi peringatan keras bagi dunia pendidikan. Kampus bukan hanya tempat belajar, tetapi juga institusi yang memegang amanah ribuan bahkan jutaan identitas anak muda Indonesia.
Digital Melesat, Kesadaran Tertinggal
Tak bisa dipungkiri, transformasi digital di kampus melaju sangat cepat. Sistem KRS online, e-learning, hingga layanan administrasi berbasis aplikasi kini sudah menjadi keseharian mahasiswa. Namun, kecepatan ini kerap tidak diimbangi dengan literasi keamanan digital.
Masih banyak pengguna yang memakai kata sandi sama di berbagai akun, mengklik tautan mencurigakan, atau tanpa sadar mengisi data di laman palsu yang meniru situs resmi kampus. Celah-celah kecil inilah yang kerap menjadi pintu masuk kebocoran.
Ironisnya, ancaman tak selalu datang dari luar. “Faktor internal sering justru lebih dominan—kelalaian, tata kelola yang lemah, hingga rendahnya kesadaran pengguna,” kata Eko.
Luka Psikologis di Balik Angka
Ketika data mahasiswa tersebar, kerugiannya tak selalu bisa dihitung dengan rupiah. Ada tekanan psikologis, rasa tidak aman, hingga kekhawatiran identitas disalahgunakan di kemudian hari. Di sisi lain, institusi pendidikan pun menghadapi risiko kehilangan kepercayaan publik—sesuatu yang dibangun bertahun-tahun, namun bisa runtuh dalam hitungan hari.
Karena itu, menurut Eko, perlindungan data seharusnya diposisikan sebagai strategi utama, bukan sekadar kewajiban administratif.
