Antisipasi Masalah Pertanahan, PT SIER Teken MoU dengan Kementerian ATR/BPN

SIER Teken MoU dengan Kementerian ATR/BPN
Sumber :
  • Nur Faishal/Viva Jatim

"Saat ini, beberapa kawasan industri kami memang memiliki kendala di bidang pertanahan. Seperti sertifikasi tanah, izin, maupun klaim tanah. Hal ini kemudian menjadi isu yang akan berpengaruh pada jalannya bisnis kami," ujar Yadi.

Raih Silver Rank dari ASRRAT, Dirut SIER Termotivasi untuk Berinovasi

Untuk mengatasi masalah itu, kata Yadi, dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan BUMN, untuk menyelesaikan isu-isu dalam pengelolaan pertanahan, maupun upaya mencari terobosan dalam penyelesaian masalah yang dimaksud.

"Untuk itu, kita melakukan sebuah sinergi yang harmonis dan positif antara Holding BUMN Danareksa dengan Kementerian ATR/BPN selaku pejabat yang berwenang di bidang tata ruang dan pertanahan. Kami berinisiatif untuk menerapkan hal yang sama di Danareksa dan kawasan industri lainnya," paparnya.

Perkuat Hubungan Ekonomi, PT SIER Sambut Tamu Istimewa Konjen Amerika Serikat

Sementara itu, Direktur Utama PT SIER, Didik Prasetiyono menyatakan, selama ini dukungan Kantor Wilayah ATR/BPN Jawa Timur dan jajarannya sangat baik, komunikasi dilakukan secara intens untuk mencari jalan keluar persoalan aspek legal tanah yang ada di kawasan industri yang dikeloka SIER di Surabaya, Sidoarjo dan Pasuruan.

"SIER telah melakukan beberapa kali ekspansi perluasan kawasan industri. Mulai pertama berdiri di daerah Rungkut, Surabaya, lalu ekspansi ke Berbek, Sidoarjo dan di Rembang, Pasuruan secara keseluruhan kondusif dan tidak ada masalah pertanahan yang berarti. Hal ini menunjukkan bagaimana kondusifnya wilayah Jawa Timur untuk berinvestasi, apresiasi untuk jajaran ATR/BPN" kata Didik.

PLN Siapkan Suplai Listrik 30 MVA bagi Kawasan Industri di Pasuruan

Pihaknya menyambut baik MoU yang diinisiasi PT Danareksa dengan Kementerian ATR/BPN ini. Apalagi saat ini SIER sedang melakukan ekspansi perluasan kawasan industri ke Kabupaten Ngawi.

“Penandatanganan MoU dengan Kementerian ATR/BPN ini adalah bentuk kongkret langkah-langkah antisipatif kami untuk mengatasi potensi kendala yang mungkin muncul terkait permasalahan pertanahan kawasan industri di  masa depan. MoU ini juga mengindikasikan kesiapan Kementerian ATR/BPN untuk berkolaborasi dan memberikan bantuan dalam mendukung iklim investasi Indonesia agar semakin bagus dan kompetitif,” kata Wakil Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) ini.