Pj Gubernur Jatim Dukung Upaya BPKP Jaga Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

"Anggarannya turun, rapat dulu, koordinasi dulu, akhirnya anggarannya banyak habis di koordinasi. Hal-hal seperti ini yang kami rubah," katanya.

Oleh karenanya, ia mengimbau perlu adanya perencanaan program yang matang. Saat program telah dibuat, selanjutnya bukan menyusun anggaran melainkan kerangka lembaganya.

"Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Sehingga anggarannya bisa disederhanakan," katanya.

"Contoh program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi, ya anggaranya pasti akan besar. Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok, yang punya peran, sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja," tambahnya.

Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.

"Setiap kementerian itu punya program. Kalau kita jeli, bisa menyelaraskan perencanaan pusat dan daerah, kita bisa sharing anggaran 50 persen dan akhirnya menghemat APBD," katanya.



Pj Gubernur Jatim saat menerima audensi BPKP

Photo :

• Nur Faishal/Viva Jatim

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Jatim Abul Chair menyampaikan terimakasih dan apresiasinya kepada Pj Gubernur Adhy yang telah mensupport BPKP dalam hal pengawasan keuangan.