Kemenkumham Jatim Prioritaskan BHP Pelayanan Keperdataan Menuju Zona Bebas Korupsi

Surabaya, VIVA Jatim – Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur mendorong jajarannya untuk terus menjalankan amanah reformasi birokrasi. Pada 2024 ini, instansi yang dipimpin Heni Yuwono itu akan mempriotaskan peningkatan pelayanan keperdataan yang diampu oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya. 

"Kami berharap BHP Surabaya menjadi pelopor pelayanan publik prima di bidang hukum keperdataan," kata Heni saat memberikan sambutan dalam evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim, pada Selasa, 7 Mei 2024, kemarin.

Menurut Heni, dari lima BHP di Indonesia, masih belum ada yang punya program pelayanan publik yang menonjol. 

Untuk itu, Heni berharap BHP Surabaya dengan berbagai inovasinya bisa menyita perhatian dari Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham.

"BHP Surabaya harus jadi BHP pertama yang bisa meraih predikat WBK di Indonesia, sehingga bisa jado role model bagi BHP lainnya," tegas Heni.

Sebelumnya Heni menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan 20 satker yang melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan delapan Unit Pelaksana Teknis menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Namun, setelah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Unit Utama Pembina, jumlahnya malah  bertambah. Untuk usulan WBK, saat ini tinggal 18 satker. 

Halaman Selanjutnya

"Untuk WBBM, ternyata pimpinan di unit utama memberikan kepercayaan yang lebih banyak dari yang kami usulkan. Saat ini, ada 13 UPT (8 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian) yang mendapatkan amanah dari Tim Penilai Unit Utama Pembina untuk maju ke tahapan selanjutnya," ujarnya.