Kemenkumham Jatim Prioritaskan BHP Pelayanan Keperdataan Menuju Zona Bebas Korupsi

"Untuk WBBM, ternyata pimpinan di unit utama memberikan kepercayaan yang lebih banyak dari yang kami usulkan. Saat ini, ada 13 UPT (8 UPT Pemasyarakatan dan 5 UPT Keimigrasian) yang mendapatkan amanah dari Tim Penilai Unit Utama Pembina untuk maju ke tahapan selanjutnya," ujarnya.

Total ada 31 satker atau hampir separuh dari satker Kanwil Kemenkumham Jatim yang masih terus melaju dan ikut penilaian. Hal ini, lanjut Heni, menunjukkan kepercayaan dari pimpinan pusat kepada Kanwil Kemenkumham Jatim dan jajarannya sangat tinggi. 

"Para pimpinan tentunya berharap agar kepercayaan yang diberikan dapat kita tindaklanjuti dan pertanggungjawabkan dengan baik, yaitu dengan menunjukkan kinerja terbaik kita," tegasnya.

Heni berharap pada kegiatan desk evaluasi ini seluruh kepala UPT dan kelompok kerjanya dapat menyampaikan capaian-capaiannya dengan baik. 

"Fokus saja pada substansi pembangunan ZI. Hal-hal lain yang mendukung substansi, bila ada, boleh disampaikan. Namun, tidak menjadi kewajiban. Sehingga, pembangunan ZI di jajaran kita akan lebih berkualitas dan berdampak pada masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, Auditor Ahli Madya Dwi Ari Wibowo mengatakan, pada tahun 2024 ini pihaknya akan fokus pada substansi pembangunan ZI. Termasuk mengukur dampak langsung kepada masyarakat luas.

"Kami harap ada komunikasi yang baik dengan satker, sehingga ketika nanti ada catatan-catatan, bisa langsung ditindaklanjuti," ujarnya.